Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu nama yang akan menduduki kursi nomor 2 di DKI dari partai pengusungnya.
"Kita tunggu aja. Saya menunggu dari partai pengusung untuk bisa memunculkan namanya, begitu keterima nanti Saya akan proses," ujar Anies usai meresmikan Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).
Seperti diketahui, kursi wakil gubernur Ibu Kota kosong sejak Sandiaga Uno melenggang menjadi Cawapres periode 2019-2024. Terhitung hampir 7 bulan Anies memimpin DKI seorang diri.
Baca juga: PKS dan Gerindra akan Bahas Cawagub Akhir Pekan Ini
Nantinya kekosongan tersebut akan diisi oleh dua kandidat yang telah melakukan rangkaian tes kepatutan dan kelayakan. Mereka ialah eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekrataris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, keduanya kader PKS.
Sebelumnya diberitakan dua nama kandidat itu akan dibahas dan ditentukan oleh Gerindra dan PKS pada Sabtu (16/2) nanti.
Sementara saat ditanyai kriteria seperti apa yang diinginkan untuk mengisi kekosongan wakil gubernur, Anies hanya menyampaikan, "Tidak ada kriteria khusus, gak ada," jelasnya. (OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved