Pengoperasian LRT Tunggu Izin Beres

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memilih untuk pengoperasian angkutan massal Light Rail Transit (LRT) jika Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan sertifikasi kelayakan operasi hingga target yang ditentukan.

Diketahui Balai Pengujian Perkeretaapian Kemenhub hingga saat ini belum mengeluarkan sertifikasi tersebut. Padahal pada uji coba yang dilakukan LRT dapat berjalan cukup baik. Lembangunan LRT rute Velodrome-Kelapa Gading juga telah rampung 100%.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya mengutamakan jaminan keselamatan penumpang. Ia pun lebih memilih bersabar dibandingkan terburu-buru meresmikan operasi LRT.

"Itu terkait aspek keselamatan. Jadi pastikan izin keluar baru bisa operasi. Kita harus pastikan LRT berjalan sesuai izin yang ada," kata Anies di Balai Kota, Kamis (14/2).

Meskipun demikian, Anies tetap berupaya agar segera kelayakan operasi itu bisa segera diterbitkan.

"Dijelaskan dulu komunikasinya dengan baik kita ingin memastikan segala yang beroperasi di DKI telah melalui standar keamanan yang maksimal," terangnya.

Baca juga: Ini Dampak Positif LRT Palembang untuk Ekonomi Daerah

LRT Koridor 1 fase 1 rute Velodrome-Kelapa Gading memiliki jarak tempuh 5,8 km dan mulai dibangun pada 2015 lalu. Menelan anggaran Rp5 triliun, rute ini ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus mendatang.

Sementara untuk tarif, Anies berniat mengumumkan tarif LRT bersamaan dengan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) yang akan segera beroperasi pada Maret nanti. Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan rekomendasi terkait tarif LRT yakni senilai Rp5.000 hingga Rp8.000 per orang.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengungkapkan izin kelayakan dari Kemenhub memang menjadi salah satu lampiran dukungan teknis agar pihaknya dapat memberikan rekomendasi penerbitan izin operasi kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Ya itu salah satu item rekomendasi agar bisa mengeluarkan rekomendasi kepada BMPTSP menerbitkan izin operasi. Nanti tetap akan diupayakan," tukasnya. (OL-3)