Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUA nama calon wakil gubernur DKI Jakarta batal diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama pengganti Sandiaga Uno itu sedianya disodorkan kepada Anies sore nanti.
DPW PKS dan DPD DKI Gerindra belum bertemu. Akibatnya, pimpinan partai tingkat wilayah belum menandatangani berkas kedua cawagub.
"Belum ada pertemuan lagi karena Pak Taufik (Ketua DPD DKI Gerindra) di luar kota. Saya enggak tahu (ke mana)" kata Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakariya Maulana saat dihubungi, Senin (11/2).
Baca juga: Anies Sebut Siap Terima Dua Nama Cawagub DKI
Tim panelis yang juga politikus DPD Gerindra DKI Syarif ingin kembali bertemu perwakilan DPW PKS DKI. Namun, permintaan Syarif dipertanyakan.
Menurut dia pertemuan bisa dilaksanakan sejak pembahasan uji kepatutan dan kelayakan. Ia menyesalkan Gerindra yang terkesan mengulur waktu.
"Harusnya malam Sabtu kemarin sudah selesai," tegas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap menyambut calon pendampingnya. Sayangnya, nama-nama tersebut tak kunjung sampai di meja kerja Anies. (Medcom/OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved