Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan siap menerima nama calon wakil gubernur hasil proses uji kepatutan dan kelayakan yang sudah mendekati final.
"Kami menyambut baik bahwa prosesnya sudah berjalan dan kalau dari
informasi yang beredar sudah mendekati final dan saya siap untuk menyambut begitu ada nama diserahkan kepada Gubernur," kata Anies di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (11/2).
Dia mengaku saat ini belum menerima dua nama yang cawagub yang akan diajukan. Namun bila sudah menerima nama-nama tersebut akan langsung diproses dan diteruskan ke DPRSD.
"Kalau Senin pagi ini saya belum terima, tapi kalau Senin sore saya belum tahu," katanya.
Baca juga: Panelis: Wagub Punya Tugas Segudang
Mengenai adanya kabar soal diundurnya pemilihan dari rekomendasi cawagub sampai pemilu selesai, dia katakan bahwa semua kewenangan ada di partai pengusung.
"Jadi begini, setuju tidak setuju, suka tidak suka, undang-undangnya mengatakan bahwa kewenangan mengajukan nama gubernur dan wakil gubernur untuk proses penggantian itu ada pada partai pengusung, itu aturan perundangan," kata Anies.
Dia sebagai warga negara, apalagi sekarang pejabat negara harus menaati perintah undang-undang. Hal itu bukan untuk disetujui atau tidak setuju, tapi untuk dilaksanakan.
Gubernur menjelaskan bahwa ketika partai-partai pengusung memutuskan untuk mengusulkan nama cawagub, itu menurut ketentuan perundangan sepenuhnya wewenang partai.
"Karena itulah perintah undang-undang. Jadi saya siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintah undang-undang dan mudah-mudahan kesepakatan antarpartai bisa tuntas," kata Anies.
Para calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu. (OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved