Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA tim panelis tes kepatutan dan kelayakan calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Siti Zuhro, menyebut wagub pendamping Anies Baswedan sudah dinanti segudang tugas.
Selain harus memiliki komunikasi yang baik dengan Gubernur, wagub juga harus memiliki jiwa eksekutor dalam menjalankan program-program eksekutif.
Program tersebut di antaranya terkait pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) hingga dapat menertibkan dengan tegas serta mengelola pedagang kaki lima (PKL).
"Diharapkan wagub dapat bekerja profesional turun ke lapangan untuk mengeksekusi solusi terhadap permasalahan yang ada," tukas Siti ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (10/2).
Baca juga : Cawagub DKI Diminta Tertibkan PKL
Di samping itu, wagub juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel khususnya bidang anggaran dan keuangan.
Tidak hanya paham birokrasi, sebagai orang nomor dua di ibu kota, wagub diharapkan memahami dunia usaha agar kebijakan yang dibuat Pemprov DKI lebih ramah terhadap dunia usaha dan bisa menyemangati dunia usaha.
Di sisi lain, anggota tim panelis lainnya Ubedilah Badrun mengungkapkan wagub yang berasal dari partai memiliki kewajiban membantu Anies yang kini berstatus non partai.
"Meski berstatus dari PKS, wagub harus menyadari dirinya juga didukung oleh Partai Gerindra. Sehingga baik wagub maupun Gubernur harus menyadari posisi politiknya diraih karena dua partai, bukan hanya satu. Oleh sebab itu, komunikasi dengan partai terutama kedua partai pengusung harus dijaga dengan baik," ujarnya. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved