Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA panelis fit and proper test calon wakil gubernur DKI Jakarta melakukan pertemuan hari ini di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Pertemuan dilangsungkan guna membahas pelaksanaan fit and proper test serta penentuan jadwal.
"Hari ini kita bahas semuanya dari mulai kronologi waktunya sampai nanti prosesnya," kata anggota panelis yang juga politikus Partai Gerindra, Rabu (23/1).
Pertemuan dihadiri oleh tiga orang panelis lainnya yakni peneliti bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.
Baca juga: 3 Cawagub DKI Dikenalkan ke Demokrat dan PAN
Sementara itu, saat ini ada tiga nama yang diusulkan PKS untuk menjadi cawagub mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Oktober 2022 yakni Agus Yulianto, Achmad Syaiku, dan Abdurrahaman Suhaimi.
Partai Gerindra maupun PKS melalui proses seleksi ini ditargetkan menyepakati dua nama untuk diserahkan kepada Anies untuk dipilih sebelum 11 Februari mendatang.
Sementara itu, para cawagub DKI hari ini dijadwalkan melalui safari mencari dukungan politik ke fraksi di DPRD DKI Jakarta. Pada Selasa (22/1) lalu pawa cawagub bersafari ks Fraksi Partai Demokrat. Sementara hari ini safari dijadwalkan ke Fraksi PDIP. (OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved