GALAAG dan TNI Siaga Tanggulangi Kebakaran Pulau Rupat

KEBAKARAN lahan di Pulau Rupat yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu, menjadi perhatian dari Manggala Agni (GALAAG) KLHK dan tim kerja dari kesatuan lainnya yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Masyarakat Peduli Api, serta pihak swasta pemegang izin usaha kehutanan di wilayah tersebut. 

Kondisi tanah gambut yang cukup tebal (lebih dari 3 meter) dan tidak tergenang atau basah, menyebabkan kawasan menjadi sangat rentan terbakar.

Sejak awal Februari 2019, KLHK telah menyiagakan satu unit helikopter untuk patroli kebakaran dan pemadaman via udara (water bombing), dilakukan untuk mencegah penjalaran api, namun tidak bisa memadamkan api yang berada di bawah permukaan tanah di lahan gambut. Pemadaman ini juga didukung oleh dua unit helikopter dari pihak swasta. 

Baca juga : Kebakaran Hutan Ekstrem Melanda Riau, Sangat Mudah Terbakar

Sembilan regu GALAAG yang dilengkapi sarana prasarana pemadaman telah dimobilisasi ke Pulau Rupat untuk melakukan pemadaman karhutla di sana. Selain itu, TNI dan POLRI juga telah mengerahkan pasukannya ke titik-titik karhutla dan melakukan pengawasan di tingkat tapak. 

Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat, Kab. Bengkalis, pada Sabtu (23/2). 

Panglima juga memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Riau yang didampingi oleh Wakil Gubernur Riau, Pangdam II Bukit Barisan, tim dari KLHK yaitu dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Koordinator Daops GALAAG Provinsi Riau- Balai PPIKHL Wilayah Sumatra. 

Baca juga : Restorasi Gambut, Karhutla di Dumai dan Siak Berkurang Signifikan

Turut hadir juga dalam rapat tersebut anggota dari BPBD Provinsi Riau, Danrem 031/Wirabima, Kapolda Riau, Asisten Operasional TNI Riau.

Setelah mendengarkan progres operasional pengendalian karhutla dan masukan dari para pihak, Panglima TNI memberikan arahan antara lain sebagai berikut. Pertama, agar Tim Satgas Penanggulangan Karhutla segera mencari cara untuk membantu masyarakat bagaimana membuka lahan yang baik. 

"Kedua, segara dilakukan upaya pencegahan agar masalah kebakaran agar tidak meluas; ketiga, menjaga dan memastikan air muka gambut tidak kurang dari 40 cm; keempat, segera diturunkan pesawat untuk melakukan hujan buatan, setelah dilakukan analisis sesuai situasi dan kondisi cuaca yang memungkinkan," ujar Panglima seperti dilansi keterangan resmi, Senin (25/20.

Baca juga : Status Tanggap Darurat Asap Karhutla Riau Dicabut

Arahan kelima, lanjut Panglima, perlu ditingkatkan upaya peringatan dan deteksi dini yang real di lapangan. Keenam, meningkatkan koordinasi antar lembaga. Ketujuh, menambah jumlah pompa air dan peralatan pendukungnya, dengan meminta bantuan pihak swasta untuk meminjamkan sementara peralatannya.

"Kedelapan, Memobilisasi pasukan ke daerah karhutla di Riau menggunakan helikopter; kesembilan, perlu transportasi darat/sepeda motor untuk menembus daerah yang aksesnya susah dijangkau dengan mobil; dan kesepuluh, menerjunkan pasukan dengan personel lengkap," ungkap Panglima. 

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI beserta rombongan melakukan pemantauan dari udara/ flyover di atas lokasi kebakaran. Dilanjutkan meninjau langsung lokasi pemadaman di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Panglima TNI sempat mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan GALAAG dan berdiskusi serta memberikan arahan di lokasi kepada Personel GALAAG, TNI, Polisi, BPBD Prov. Riau, dan masyarakat.

Baca juga : 5.400 Hektare Area Konsesi di Riau Terbakar

Semantara itu, GALAAG bersama-sama dengan BPBD, TNI, POLRI, MPA, dan masyarakat masih terus melakukan pemadaman di wilayah lainnya, seperti di Kota Dumai dan juga Kabupaten Bengkalis hingga mengupayakan api benar-benar padam. 

Jika melihat kecenderungan fenomena tahun-tahun sebelumnya, siklus rawan karhutla di wilayah Riau biasanya terjadi pada dua periode. Periode pertama terjadi pada bulan Januari – Maret dan periode kedua pada bulan Juli – Oktober. 

Langkah antisipatif perlu terus dilakukan, diantaranya melalui penetapan status siaga darurat sejak dini. Hal ini dilakukan untuk penanganan pengendalian karhutla agar lebih optimal dengan dukungan anggaran dan sumber daya.

Baca juga : Upaya Penanganan Karhutla Membuahkan Hasil

Selain penetapan status siaga darurat sejak dini, upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui patroli pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan cuaca, deteksi dini hotspot, dan juga pemadaman dini di lapangan. 

Dari hasil pemantauan titik panas/ hotspot Posko Dalkarhutla KLHK, perbandingan total jumlah hotspot tahun 2018 dan 2019, tanggal 1 Januari – 23 Februari 2019 berdasarkan Satelit NOAA terdapat 87 titik, pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 237 titik, berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 150 titik atau 63,29%. 

Sementara berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Confidence. Level 80% terdapat 304 titik, pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 325 titik, berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 21 titik atau 6,46 %. (OL-3)