AI Global Melaju Cepat, Pakar ITB Ingatkan Indonesia masih di Persimpangan

PERKEMBANGAN kecerdasan buatan global memasuki fase semakin kompetitif dan kompleks. Laporan Stanford AI Index 2026 menunjukkan, persaingan antarnegara dan korporasi kini tidak lagi bertumpu kecerdasan semata melainkan efisiensi, biaya, dan relevansi penggunaan.

Sayangnya, di tengah akselerasi tersebut, Indonesia dinilai masih berada pada posisi persimpangan strategis.

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) sekaligus Data Scientist Sharing Vision, Dimitri Mahayana, menilai, perkembangan global AI harus dibaca secara kritis dalam konteks nasional.

Baca juga : Tren Belajar Bahasa Asing di 2026: Kenapa Gen Z Makin Butuh English & Mandarin?

Ia merujuk laporan Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence yang dirilis pekan lalu sebagai potret paling komprehensif mengenai lanskap AI dunia saat ini.

“Persaingan sekarang bukan lagi soal siapa paling pintar, melainkan siapa paling murah, paling andal, dan paling sesuai dengan kebutuhan spesifik,” ujar Dimitri di Bandung, Rabu (22/4).

Menurut dia, kesenjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pengembangan AI kini hampir tertutup. Bahkan, model-model teratas dari berbagai perusahaan besar hanya terpaut tipis dalam hal performa.

Baca juga : Kementerian UMKM Dorong Adopsi AI untuk Perkuat Ekonomi Inklusif

Kondisi ini, tambahnya, menandai perubahan lanskap dari dominasi tunggal menuju kompetisi multipolar berbasis efisiensi.

Fenomena jagged frontier

Selain itu, Dimitri menyoroti percepatan kapabilitas AI yang dinilai belum menunjukkan tanda melambat. Dalam berbagai benchmark teknis, kemampuan model meningkat drastis dalam waktu singkat, bahkan melampaui ekspektasi awal para peneliti.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya fenomena yang disebut sebagai “jagged frontier”, yakni kondisi ketika AI mampu menyelesaikan tugas kompleks tetapi gagal pada hal-hal sederhana.

“AI hari ini bukan kecerdasan umum. Ia adalah kumpulan kemampuan sempit yang tidak selalu saling terhubung,” katanya.

Dalam konteks adopsi, penggunaan AI generatif juga berkembang sangat cepat. Secara global, lebih dari separuh populasi dunia telah menggunakan teknologi ini dalam waktu relatif singkat, melampaui kecepatan adopsi komputer pribadi maupun internet.

Di Indonesia, tren tersebut bahkan lebih mencolok. Berdasarkan survei Sharing Vision IT Business Outlook 2026, tingkat kesadaran masyarakat terhadap AI mencapai 87%, dengan penggunaan harian sebesar 55%.

“Ini angka yang sangat tinggi. Tapi kesadaran tidak otomatis berarti kedaulatan,” ujar Dimitri.

Ia menilai, Indonesia masih tertinggal dalam aspek produksi teknologi, terutama dalam pengembangan model bahasa besar dan infrastruktur AI domestik. Kondisi ini diperparah oleh dominasi korporasi global yang kini menghasilkan lebih dari 90 persen model AI terdepan.

Risiko epistemik

Sementara itu, aspek transparansi juga menjadi perhatian serius. Laporan Stanford menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan perusahaan AI justru menurun, terutama pada model-model paling canggih. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko epistemik bagi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi tersebut.

Dimitri juga menyoroti tantangan yang lebih luas, termasuk isu talenta, lingkungan, hingga ketenagakerjaan.

Ia menyebut bahwa arus talenta AI global mulai bergeser, membuka peluang bagi negara berkembang untuk membangun ekosistem sendiri.

Di sisi lain, dampak lingkungan dari pengembangan AI juga tidak bisa diabaikan. Konsumsi energi yang sangat besar dari pusat data dan pelatihan model menjadi isu strategis yang harus diperhitungkan dalam kebijakan nasional.

“Semakin kuat modelnya, semakin besar energi yang dibutuhkan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keberlanjutan,” katanya.

Dimitri menyoroti bahwa disrupsi tenaga kerja akibat AI sudah mulai terasa, terutama bagi pekerja muda dan entry level. Sistem pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia perlu segera beradaptasi untuk menghadapi perubahan ini.

Meski demikian, ia melihat adanya modal sosial yang cukup kuat di Indonesia. Tingginya dukungan publik terhadap regulasi AI menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang dapat menjadi dasar kebijakan.

Dalam pandangannya, Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis agar tidak hanya menjadi pasar teknologi global. Ia mengusulkan penguatan produksi AI domestik, optimalisasi model yang efisien, serta pembangunan kerangka regulasi yang adaptif dan berbasis risiko.

“Indonesia bukan negara yang terlambat mengenal AI. Kita sudah menggunakan dan mulai mengkritisinya. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik dan konsistensi kebijakan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa AI bukan sekadar teknologi, melainkan infrastruktur peradaban baru yang akan membentuk ulang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan tata kelola sosial di masa depan.

“AI tidak akan menunggu siapa pun. Pertanyaannya sederhana, apakah kita hanya akan menjadi pengguna, atau ikut menentukan arah?” pungkasnya.