20 Persen ASN di Pemkab Cirebon Tetap Bekerja di Kantor, Ini Daftarnya

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pekan ini. Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku pada Jumat (10/4) tersebut mengatur proporsi kehadiran pegawai di kantor.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, menjelaskan bahwa skema pembagian kerja ini membatasi jumlah pegawai yang hadir secara fisik di kantor pemerintah.

“Maksimal sebanyak 80% ASN melakukan WFH dan 20% tetap bertugas di kantor,” ujar Agung pada Rabu (8/4).

Daftar Pejabat dan Unit Kerja yang Tetap WFO

Meski kebijakan WFH diterapkan secara luas, Agung menegaskan bahwa sejumlah pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kerja setiap hari untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Pejabat yang dikecualikan dari WFH meliputi:

Pejabat Eselon II dan Eselon III
Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Bidang (Kabid)
Sekretaris Dinas dan Sekretaris Kecamatan
Camat

Selain unsur pimpinan, unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tetap beroperasi secara normal di kantor (WFO). Unit-unit tersebut meliputi:

Sektor Layanan	Instansi/Unit Terkait
Kedaruratan	BPBD dan Pemadam Kebakaran
Keamanan & Ketertiban	Satpol PP
Kesehatan	Rumah Sakit (Tenaga Medis) dan Puskesmas
Administrasi & Perizinan	Adminduk, Perizinan, dan Pendapatan Daerah
Lingkungan Hidup	Kebersihan dan Persampahan

Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Untuk sektor pendidikan, Agung memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah (SD, SMP, TK, dan PAUD) tetap berlangsung seperti biasa. Namun, bagi pegawai administratif di lingkungan Dinas Pendidikan, skema WFH tetap dimungkinkan sesuai proporsi yang ditentukan.

Hal serupa berlaku di sektor kesehatan. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung tetap bekerja di tempat, sementara staf manajemen dapat menyesuaikan dengan jadwal WFH.

Target Efisiensi Anggaran dan Energi

Kebijakan WFH ini tidak hanya sekadar pengaturan pola kerja, tetapi juga menjadi strategi Pemkab Cirebon dalam melakukan efisiensi anggaran operasional. Agung memaparkan bahwa langkah ini diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah.

“Melalui WFH diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas, konsumsi listrik, perjalanan dinas, lembur, hingga belanja alat tulis kantor,” jelasnya.

Sebagai pendukung efisiensi energi, ASN yang mendapatkan jadwal bekerja di kantor (WFO) diimbau untuk menggunakan transportasi umum atau sepeda. Meski demikian, Agung menekankan bahwa penggunaan transportasi ramah lingkungan ini bersifat imbauan, menyesuaikan dengan kondisi jarak tempat tinggal masing-masing pegawai. (UL/E-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri yuliani