Perputaran Ekonomi Lebaran Jabar Triliunan, Iwan Suryawan Desak Penataan di Sayang Heulang

PANTAI Sayang Heulang di Kabupaten Garut dikeluhkan para wisatawan. Kutipan tiket masuk di atas ketentuan yang resmi menjadi masalah besar. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyebut dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapangan. 

Berdasarkan data Sistem Qinanti-Siparbud per 28 Maret 2026, kunjungan wisatawan ke Jawa Barat telah mencapai 1.387.211 orang. Sebuah angka masif yang harus dibarengi dengan transparansi tata kelola.

Baca juga : 10 Destinasi Wisata Terbaik di Jl Braga Bandung yang Wajib Dikunjungi!

Ketua DPW PKS Jawa Barat itu menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan penyumbang besar bagi perputaran uang nasional yang diproyeksikan Kadin Indonesia mencapai Rp148,3 triliun hingga Rp161,8 triliun selama libur Lebaran tahun ini. 

Menurutnya, potensi ekonomi yang luar biasa ini tidak boleh dirusak oleh praktik-praktik yang merugikan kepercayaan publik.

"Angka 1,3 juta wisatawan itu bukan sekadar statistik, itu adalah amanah ekonomi rakyat. Namun, saya sangat menyayangkan munculnya keluhan wisatawan terkait ketidaksesuaian tarif karcis di Pantai Sayang Heulang, Garut, yang kini viral di media sosial," ujar dia Minggu (29/3).

Baca juga : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Gelar Geopark Ciletuh Festival 2024

Politisi senior ini mendesak Disparbud Jabar dan Pemkab Garut untuk segera turun ke lapangan guna memberikan klarifikasi dan tindakan tegas. Pasalnya, laporan wisatawan yang menyebutkan tagihan Rp45.000 dengan karcis fisik tertulis Rp15.000 telah menciptakan kegaduhan dan citra negatif bagi pariwisata Jawa Barat.

"Jangan dibiarkan menggantung. Harus ada investigasi apakah ini murni kesalahan logistik tiket atau ada oknum yang sengaja bermain. Jika tiketnya stok lama, jelaskan secara resmi, jangan sampai publik berasumsi ini pungli yang terorganisir," tegas Iwan.

Evaluasi ini didasari pada data riil Disparbud, bahwa destinasi populer seperti Masjid Raya Al Jabbar mencapai 202.250 kunjungan dan Pantai Pangandaran 155.284 kunjungan yang secara sistem terpantau padat dan positif. 

Durasi tinggal

Ia menilai, jika tata kelola tiket di destinasi lain masih amburadul seperti di Sayang Heulang, maka potensi PAD dan ekonomi UMKM tidak akan terserap secara optimal.

Iwan menekankan pentingnya memaksimalkan durasi tinggal (length of stay) para wisatawan. Dengan rata-rata okupansi hotel di Jabar yang mencapai 60% hingga 70%, diharapkan para pengelola dapat memberikan kepastian harga dan kenyamanan agar wisatawan tidak merasa kapok.

"Kita tidak ingin wisatawan hanya datang sekali lalu kapok karena merasa 'diperas' di lapangan. Sektor pariwisata menyumbang porsi besar terhadap konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jawa Barat. Kita harus jaga ekosistem ini dengan profesionalisme," tambahnya.

Selain masalah tiket, Iwan juga menyoroti manajemen lalu lintas di kawasan Lembang yang telah menyerap lebih dari 166.000 wisatawan. 

Ia mengapresiasi upaya kepolisian, namun mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius memikirkan kantong parkir dan transportasi publik menuju titik wisata.

Atas perputaran ekonomi yang tinggi, Iwan mendorong percepatan penggunaan QRIS di seluruh Daya Tarik Wisata (DTW). Kasus ketidaksesuaian nominal karcis fisik seperti di Garut bisa dihindari jika sistem pembayaran sudah terintegrasi secara digital dan terlacak oleh sistem Siparbud.

"Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk transparansi. Jika sistem tiket kita sudah e-ticketing, celah perbedaan harga antara karcis dan bayaran di lapangan tidak akan ada lagi. Ini yang harus menjadi target evaluasi pasca-Lebaran nanti," tandasnya.

Kelola sampah

Sektor lingkungan juga menjadi catatan penting. Dengan jutaan orang bergerak, volume sampah di Puncak dan Jabar Selatan melonjak drastis. 

Iwan meminta pengelola wisata memiliki skema mitigasi sampah yang lebih sigap agar keasrian alam tetap terjaga.

Dalam kacamata ekonomi makro, Iwan menyebut lonjakan belanja masyarakat saat Lebaran adalah stimulus fiskal yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kuartal pertama 2026. 

Namun, ia mengingatkan agar pertumbuhan ini bersifat inklusif bagi pelaku usaha lokal.

"Uang triliunan rupiah yang diproyeksikan Kadin itu harus benar-benar menetes ke pedagang kecil, pengrajin suvenir, dan pemandu wisata lokal. Bukan hilang menguap karena tata kelola parkir dan tiket yang bocor," tegasnya.

Abah Iwan juga mengajak masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Ia mengimbau pengelola wisata untuk melakukan pengecekan berkala pada kelaikan wahana permainan guna menjamin keselamatan pengunjung dan menghindari insiden fatal.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat melalui komisi terkait meminta untuk melakukan evaluasi bersama Disparbud menetapkan Langkah guna memastikan adanya solusi permanen terhadap masalah-masalah klasik pariwisata di Jawa Barat.