APBN di Jabar Tercatat Tumbuh meski Terjadi Pengurangan Pendapatan

REALISASI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 mencatatkan pertumbuhan. Di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,15% (yoy).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma, di Bandung, Selasa (3/3).

Fahma menjelaskan, data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.

Baca juga : Waduh, 55 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor Dinonaktifkan

Di sisi lain, realisasi belanja negara bergerak lebih progresif dengan mencapai Rp13,05 triliun, atau setara dengan 12,75% dari total pagu. Kondisi ini menyebabkan defisit regional pada awal tahun sebesar Rp1,96 triliun.

Sektor perpajakan yang menjadi motor utama pendapatan mencatatkan realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 5,26% dari target. "Meski terkontraksi 2,41%, ini bukan pelemahan aktivitas ekonomi," katanya.

Hal ini, lanjut dia, akibat adanya koreksi tajam pada kategori Pajak Lainnya terkait deposit pajak yang tidak berulang. Secara umum, empat jenis pajak mayoritas tetap tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat masih terjaga dengan baik.

Baca juga : Wagub Jabar Targetkan Mudik 2026 Aman dan Harga Pangan Stabil

Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp2,64 triliun atau 8,53% dari target. Sektor ini mengalami perlambatan signifikan sebesar 18,92%, yang dipicu oleh restitusi pada bea masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.

Sebaliknya, menurutnya, performa impresif ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42% (yoy) dengan nilai Rp525,69 miliar yang didorong oleh lonjakan signifikan pada PNBP Badan Layanan Umum (BLU). Akselerasi Belanja dan Penyaluran TKD Pemerintah terus memacu belanja negara untuk menstimulasi ekonomi.

Dari total realisasi belanja Rp13,05 triliun, komponen Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menyerap Rp1,63 triliun. Fokus belanja ini didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp1,29 triliun, disusul belanja barang, modal, dan bantuan sosial.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya telah mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28% dari pagu. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non-Fisik menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran awal tahun ini.

Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah tersalurkan sebesar Rp549,99 miliar. Meski baru mencakup sebagian kecil dari pagu, pemerintah optimistis skema pembayaran bulanan yang baru akan mempercepat distribusi, sembari menunggu proses validasi data Dapodik para guru ASN rampung.

Stabilitas makroekonomi Jawa Barat

Di tingkat makro, perekonomian Jawa Barat tetap menunjukkan resiliensi. "Pertumbuhan ekonomi tahunan (y-on-y) mencapai 5,85% dengan inflasi Januari yang terkendali di angka 3,24%," kata Fahma.

Komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, dan bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu, neraca perdagangan Jawa Barat tetap kuat dengan surplus sebesar USD 2,19 miliar pada akhir Desember 2025.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran APBN sebagai mesin pertumbuhan melalui reformasi fiskal yang berkelanjutan.

Langkah collecting more dan spending better menjadi strategi utama guna memastikan program prioritas berjalan efektif. "Untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," katanya.