Kasih Palestina dan NGO di Indonesia Bentuk IGI, Percepat Bantuan untuk Gaza

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menggagas Board of Peace (BOP). Kondisi itu muncul saat nasib warga Gaza, Palestina, belum menentu pasca gencatan senjata.

Warga Gaza harus bertahan hidup dan tak bisa menunggu pemimpin dunia mengambil tindakan. Hal itulah yang melatarbelakangi para pemimpin lembaga kemanusiaan di Indonesia segera mengambil tindakan.

Salah satunya dimotori Yayasan Kasih Palestina. Bersam beberapa lembaga kemanusiaan lain mulai dari Yayasan Harapan Amal Mulia, Yayasan For Humanity hingga Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi). Mereka membahas kondisi warga Gaza pasca dibentuknya BOP.   Mereka sepakat bergerak bersama dengan membentuk Indonesia Gaza Inisiatif (IGI).

Baca juga : Prabowo Realistis soal Board of Peace

"Kami sering berkomunikasi langsung dengan perwakilan masyarakat Gaza, karena sebagai lembaga kemanusiaan, kami intens menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina. Faktanya memang sangat menyedihkan, mereka butuh bantuan kita sekarang," ungkap Direktur Yayasan Kasih Palestina, Nandang Cahya usai menghadiri Diskusi Terbuka Bertemakan Nasib Gaza Pasca Board Of Peace, Jumat (6/2).

Saat ini, kata Nandang, kondisi Gaza benar-benar hancur. Sebanyak 83% infrastruktur mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, klinik dan pemukiman warga hancur akibat perang selama dua tahun.

Menurut dia, untuk merekonstruksi Gaza seperti semula, para ahli menyebutkan butuh anggaran hingga Rp 1.100 triliun lebih.

Baca juga : Indonesia Paham Risiko Gabung Board of Peace, Tujuannya Tetap Palestina Merdeka

Sementara itu, kehadiran BOP ini belum memberikan kejelasan terkait rekonstruksi di Gaza. Bahkan, keberadaannya masih menimbulkan polemik, terutama setelah Presiden Prabowo menandantangani keikutsertaan Indonesia di dalamnya.

Bahkan, Indonesia membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau senilai Rp 17 triliun.

Meski banyak yang ragu, ditambah dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina di BOP ini, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan beberapa negara Islam di dalam organisasi ini diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina.

"Pemerintah sudah menyatakan kalau BOP ini melenceng dari tujuannya, Indonesia akan menarik diri. Jadi ya, kita dukung sambil terus berusaha membantu masyarakat Palestina untuk tetap bisa bertahan,'' jelasnya di Bandung, Sabtu (7/2).

Sangat darurat

Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin.

Menurut dia, kondisi masyarakat Gaza sudah sangat darurat. Kebutuhan paling dasar saja seperti air dan makanan sulit untuk didapatkan.

''Banyak sumur pompa yang telah dibangun sebelumnya, dihancurkan oleh tentara Israel,'' ungkapnya.
 
Belum lagi, kata dia, ladang-ladang perkebunan milik masyarakat Gaza pun turut hancur. Oleh karena itu, Agis berharap bisa mengajak masyarakat untuk membangun sarana produksi makanan di Gaza sehingga mereka tidak lagi kelaparan.

Dia menambhkan kehadiran Indonesia di Board of Peace bisa lebih mempercepat akses penyaluran bantuan untuk masyarakat Gaza.Kondisi kesehatan masyarakat Gaza pun berada di titik nadir.

Menurut Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, selain puluhan ribu korban meninggal akibat perang, ratusan ribu korban luka-luka belum sepenuhnya bisa tertangani. Hal ini diperparah dengan kondisi buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian sehingga bisa menimbulkan penyakit.

''Bantuan kemanusiaan terkait penanganan kesehatan pun harus menjadi prioritas,''ungkap dia.

Kehadiran Board of Peace sebaiknya, kata Rifky, harus mampu memberikan penanganan kedaruratan masyarakat Gaza jika memang ingin menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat dunia.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, menambahkan infrastruktur dasar yang juga harus segera diperbaiki di Gaza adalah sekolah.

''Jangan sampai, kondisi yang sudah hancur ini menghancurkan juga masa depan anak-anak Gaza,'' ungkapnya.

Melalui mini seminar ini, beberapa lembaga kemanusiaan ini memiliki kesamaan cara pandang terhadap penanganan Gaza pasca perang. Mereka juga meminta supaya Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump bisa lebih mempercepat proses perdamaian permanen di Jalur Gaza dengan menghadirkan aspirasi masyarakat Palestina.

Berbagai lembaga kemanusiaan ini juga mendukung langkah pemerintah untuk bisa menjadi pengawas pelaksanaan peta damai di Gaza sekaligus mengawal aspirasi masyarakat Gaza.

''Kami juga bersepakat untuk bersama-sama membantu masyarakat Gaza untuk bisa segera pulih melalui gerakan bernama Indonesia Gaza Inisiatif (IGI) ,''ungkap Hamdi.

IGI ini, tambah dia, bukanlah lembaga baru melainkan sebuah komunitas yang memiliki kebulatan tekad untuk segera beraksi untuk membantu masyarakat Gaza.

''IGI hadir atas dasar aspirasi masyarakat Gaza,'' tegas Hamdi yang juga telah dipilih untuk menjadi koordinator IGI.

Untuk itu, Hamdi mengaku dirinya dan lembaga-lembaga lainnya akan mengajak para tokoh, lembaga kemanusiaan dan masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini dan beraksi secepatnya untuk memulihkan Gaza.

Perwakilan Palestina

Dalam kesempatan itu hadir pula Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Palestina di Indonesia, Shaker Abu Shukor.

Shaker mengaku menyambut baik lahirnya gerakan IGI ini. Masyarakat Palestina, khususnya di Gaza sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada seluruh dunia, termasuk Indonesia.

''Kami berharap, upaya rekonstruksi dari IGI ini bisa direalisasikan seiring dengan kesepakatan damai permanen di Gaza tanpa menghilangkan aspirasi masyarakat Gaza, Palestina,'' tandasnya.