Pemkot Bertekad Jadikan Bandung Pusat Literasi Nasional

PEMERINTAH Kota Bandung berkomitmen menjadikan Kota Bandung sebagai pusat pengembangan literasi nasional. Bandung memiliki modal ekosistem yang sangat kuat karena ditopang oleh banyak perguruan tinggi ternama yang kualitasnya diakui secara nasional.

“Kota Bandung itu harus jadi kota tempat pengembangan literasi. Karena di kota ini berdiri banyak sekali lembaga pendidikan tinggi, dan rata-rata terbaik se-Indonesia. Artinya, kita sudah punya modal ekosistem yang sangat jadi, tinggal memastikan ekosistem ini tidak terbuang percuma,” tutur Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada acara BFC Talks di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kamis (23/1) malam.

Dia menilai, forum diskusi literasi bersama para pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, menjadi ruang penting untuk menghidupkan kembali gagasan dan usulan terkait pengembangan literasi khususnya pemanfaatan buku di tengah masyarakat. Buku tidak lagi boleh dipandang semata sebagai sumber pengetahuan. Lebih dari itu, buku memiliki fungsi sosial yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan manusia.

Baca juga : DKPP Kota Bandung Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dari Penyakit Zoonosis

“Hal yang kita cari sekarang adalah pembuktian bahwa buku itu punya fungsi sosial. Bukan hanya sekadar orang mencari tahu sesuatu, tapi buku juga bisa memberi dampak langsung. Salah satunya dengan menjadikan membaca buku atau membacakan cerita sebagai bagian dari healing trauma,” paparnya.

Konsep tersebut, kata Farhan, selama ini lazim diterapkan di wilayah bencana. Pendekatan serupa relevan diterapkan di Kota Bandung yang memiliki tingkat stres masyarakat cukup tinggi.

Dalam konteks peran pemerintah, sedikitnya ada tiga tanggung jawab utama. Pertama, memastikan buku berfungsi sebagai media penyimpanan memori kolektif Kota Bandung.

Baca juga : Dinas Perhubungan Kota Bandung Bangun 501 PJU pada 2025, 798 Tiang di 2026

"Kedua, menjamin ketersediaan dan akses buku bagi masyarakat. Ketiga, secara konsisten mengajak warga membiasakan diri dengan budaya membaca, baik melalui buku fisik maupun digital," jelasnya.

Situasi darurat

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti kondisi literasi nasional yang dinilainya berada dalam situasi darurat, meskipun tingkat melek huruf Indonesia tergolong tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu dasar inisiatif pribadinya merevisi Undang-Undang Sistem Perbukuan melalui RUU Pembukuan.

“Ini hak inisiatif pribadi saya untuk merevisi undang-undang sistem perbukuan. Basisnya tentu objektif. Angka melek huruf kita tinggi, 98% untuk huruf dan di atas 92% untuk angka. Tapi kalau bicara literasi, kondisinya sangat darurat,” tandasnya.

Menurut dia, literasi tidak berhenti pada kemampuan mengenal huruf dan angka, melainkan mencakup kemampuan mencerna informasi, membangun ekosistem perbukuan yang sehat, serta menumbuhkan daya pikir kritis masyarakat.

“Yang paling tinggi dari literasi itu adalah berpikir kritis dan di situlah problem kita sekarang. Kita bisa lihat sendiri toko-toko buku banyak yang gulung tikar,” sambungnya.