Sukseskan MBG, Ini Saran DPRD Kota Cirebon

DPRD Kota Cirebon merekomendasikan agar kapasitas setiap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji ulang.

“Berdasarkan hasil evaluasi, forum menilai bahwa beberapa kejadian disebabkan oleh faktor kelelahan para pekerja dapur akibat tingginya beban kerja,” tutur Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, Jumat (7/11).

Kondisi tersebut rentan mengalami kesalahan atau human error akibat pekerja yang kelelahan.

Baca juga : Wali Kota Minta Dinkes Kota Cirebon Awasi Ketat Dapur MBG

Untuk itu, lanjut Fitrah, DPRD Kota Cirebon memberikan rekomendasi agar kapasitas setiap dapur dikaji ulang.  

"Kami  merekomendasikan agar kapasitas produksi satu dapur maksimal hanya 2.000 porsi. Porsi yang terlalu banyak membuat tenaga kerja kelelahan. Ini perlu diantisipasi agar kualitas layanan MBG tetap terjaga," tutur Fitrah.

DPRD Kota Cirebon mendukung penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap para pelaksana di lapangan.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Sementara itu, koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra menjelaskan di awal pelaksanaan program, Kota Cirebon sempat dinilai lambat dalam menjalankan MBG. Hingga pertengahan tahun, baru dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.  

“Namun seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut terus bertambah. Hingga memasuki awal November ini, sudah ada 20 dapur yang beroperasi dari total kebutuhan 35 dapur di seluruh wilayah Kota Cirebon,” tutur Ashar.

Untuk 15 dapur lainnya saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Perkembangan pelaksanaan MBG di setiap wilayah cukup beragam.

Di Kecamatan Kejaksan, dari enam dapur yang ditargetkan, dua sudah beroperasi dan melayani 6.694 siswa.

Di Kecamatan Kesambi, dari sebelas dapur yang disiapkan, tujuh di antaranya sudah berjalan dan melayani 24.236 siswa serta 2.063 posyandu.  Sementara di Kecamatan Harjamukti, enam dari sebelas dapur telah aktif dengan layanan untuk 20.646 siswa dan 714 posyandu.

Adapun di Kecamatan Lemahwungkuk, empat dari lima dapur telah berjalan dan melayani 11.233 siswa serta 253 posyandu. Di Kecamatan Pekalipan, dari dua dapur yang direncanakan, baru satu yang beroperasi dan melayani 3.085 siswa serta 840 posyandu.

Ashar menambahkan, wilayah Pekalipan menjadi yang paling sedikit karena bukan termasuk kawasan pendidikan.

"Ke depan, BGN berencana membentuk dapur prototipe yang berada langsung di bawah pengelolaan BGN. Dapur akan ditempatkan di wilayah Kalijaga," tandasnya.