Headline
Presiden Segera Atasi Pelintasan Sebidang

Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1
Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol
Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga
Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como
Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

Jaga Stabilitas Fiskal, Pemkab Bandung Lakukan Penyesuaian Tukin ASN

Bayu Anggoro
20/10/2025 19:26
Jaga Stabilitas Fiskal, Pemkab Bandung Lakukan Penyesuaian Tukin ASN
Bupati Bandung Dadang Supriatna(MI/BAYU ANGGORO)

STABILITAS fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung menjelang akhir 2025. Perubahan drastis dalam skema keuangan daerah atau APBD akibat pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp1 triliun wajib segera diantisipasi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, awalnya Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan APBD Rp7,6 triliun. Namun kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025.

"PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum masuk," katanya, Senin (20/10).

Baca juga : Kepala Daerah Lapor Wapres Gibran TKD Dipangkas, Pengamat: Optimalkan Potensi Pajak

Untuk menjaga kestabilan fiskal, pihaknya akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya.

"Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan," tegasnya.

Dia juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp945 miliar.

Baca juga : Kemenkeu Salurkan Rp644,9 Triliun Dana Transfer ke Daerah hingga September 2025

"Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujarnya.

Kepala OPD dan para camat, lanjut dia, harus dapat menyampaikan dan memberi penjelasan kepada jajarannya tentang kebijakan penyesuaian tukin ASN tersebut. Termasuk penjelasan bahwa tukin ASN itu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Tukin ASN itu berasal dari PAD Kabupaten Bandung. Ketika target PAD-nya belum memenuhi target, tukin pun berpotensi terdampak penyesuaian. Dari target PAD Rp2 triliun, saat ini baru Rp1,4 triliun. Tim TAPD melakukan pembahasan hingga 5 kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Tapi karena kondisi keuangan berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah," kata Dadang.

Bupati menambahkan, penyesuaian tukin ini untuk menjaga fiskal daerah. Penyesuaian tukin jangan jadi alasan untuk bermalas-malasan.

"Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan," katanya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved