Rektor UPI Bantah Pelaksanaan Pilrek tidak Transparan dan Ada Rekayasa

REKTOR Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof H Solehuddin membantah pernyataan dari anggota Senat Akademik (SA) UPI yang
menyatakan bahwa penjaringan 9 orang bakal calon, menjadi tiga calon rektor UPI tidak transparan. Dia juga membantah bahwa rektor yang bakal terpilih sudah ditetapkan sebelumnya.

“Itu informasi dari mana? Saya jamin informasi itu tidak benar. Saya beritahukan kalau pemilihan rektor itu tanggungjawab Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) termasuk didalamnya. Jadi jika ingin betul-betul
memberitakan soal pemilihan rektor UPI, silakan hubungi MWA atau Kemendiktisaintek,” tegas Solehuddin.

Menurut dia, sebagai rektor dirinya tentu sangat mendukung pelaksanaan pilrek UPI yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara
regulasi maupun kelembagaan. Tapi sekali lagi karena itu ranahnya MWA dan SA, jadi bisa menghubungi ke dua pimpinan lembaga tersebut.

Baca juga : Sembilan Bakal Calon Rektor UPI Lolos Seleksi Penjaringan

Terkait adanya pernyataan dari anggota SA yang menyatakan pilrek tidak transparan, Solehuddin menjawab bahwa itu penyataan dari seseorang atau segelintir dari anggota senat. “Anggota SA itu ada 50 orang. Jika yang bicara itu pimpinan senat baru itu atas nama lembaga. Tapi kalau yang bicara satu atau segelintir orang itu bukan mewakili lembaga,” terangnya.

Sebelumnya anggota SA UPI, Amung Ma’mun mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pilrek UPI dilakukan tidak transparan dan mengabaikan peraturan MWA tentang pemilihan calon rektor UPI. Pada Pasal 17 pada Peraturan MWA UPI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor UPI mengatur, bahwa penetapan calon rektor didasarkan pada hasil asesmen tim independen, rekam jejak, pemaparan kertas kerja dan pertimbangan anggota SA.

“Melihat empat kriteria tadi, kami meragukan hasil penetapan tiga besar oleh MWA. Rektor UPI adalah pejabat publik. Dengan begitu, publik berhak tahu proses pemilihan rektor. MWA harus secara transparan membuka hasil penilaian tim independen dan masukan pertimbangan SA yang menjadi dasar pemilihan,” beber Guru Besar bidang Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) UPI.

Baca juga : UPI Lakukan Sosialisasi Penjaringan dan Pemilihan Rektor Periode 2025-2030

Amung menilai proses pengambilan keputusan untuk memilih tiga calon dari sembilan bakal calon dilakukan tertutup. Hal ini membuktikan bahwa tagline  ‘values for value, full commitment, no conspiracy’  tidak diimplementasikan. Fakta integritas hanya formalitas.

Edi Suryadi anggota SA lainnya juga menyesalkan tidak adanya tindak lanjut dari MWA UPI, terhadap aspirasi sembilan anggota SA yang disampaikan pada saat audiensi beberapa waktu lalu. Saat itu, sembilan anggota SA meminta adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan MWA Nomor 1/2025 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan rektor. Alasannya, peraturan tersebut bertentangan dengan Statuta UPI.

“Pada audiensi tersebut, salah seorang anggota MWA menyampaikan bahwa hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial oleh tim independen akan dijadikan sebagai tolak ukur utama penetapan calon rektor Kenyataannya, proses dan hasil penetapan calon rektor UPI tidak disampaikan secara transparan kepada bakal calon maupun civitas akademik,” ungkapnya.