Efisiensi Anggaran, Cianjur Prioritaskan Sektor yang Bersentuhan dengan Rakyat

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengakui kebijakan efisiensi anggaran cukup berdampak terhadap berbagai sektor. Namun, pihaknya tetap akan memprioritaskan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengatakan, realokasi anggaran memang dirasa cukup berdampak. Terutama pada sektor-sektor seperti infrastruktur dan lainnya.

"Tapi kami berupaya di tengah realokasi anggaran ini berbagai program bisa terus berjalan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta menurunkan angka pengangguran," katanya saat audiensi dengan wartawan di ruang kerja Bupati Cianjur, Jumat (21/3).

Dia menegaskan, membangun Kabupaten Cianjur membutuhkan kesamaan visi. Artinya, semua elemen harus bisa satu persepsi melaksanakan kebaikan.

"Kita penuhi dulu kebutuhan dasar masyarakat. Setelah itu kita menebar kebaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Ricky Ardhi Hikmat, mengatakan sampai saat ini efisiensi anggaran masih dalam proses. Pihaknya belum mengetahui persis besaran nilai anggaran yang diefisiensi.

"Saya belum tahu, karena masih dalam proses penghitungan," tandasnya.

Setelah proses penghitungan efisiensi diketahui nilainya akan dilakukan pergeseran anggaran. Tahapan-tahapannya sudah diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri).

"Saat ini pembahasan di lingkup TAPD masih berlangsung. Secara teknis, nanti skemanya setiap OPD melakukan tagging (penandaan) komponen apa saja yang diefisiensi, karena perangkat daerah lebih mengetahuinya. Setelah ditandai komponen yang diefisiensi, kemudian ditotalkan," terangnya.

Sggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Ada sekitar tujuh komponen yang menjadi program prioritas efisiensi anggaran, antara lain pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan lainnya.

"Jadi, anggaran hasil efisiensi itu akan disalurkan kepada beberapa OPD yang berdasarkan Surat Edaran Mendagri berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lainnya. Nah, OPD-OPD yang berkaitan itu mengajukan program kegiatan yang baru. Jadi pada akhirnya, hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegasnya.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng