Refleksi Sistem Logistik Nasional Turunkan Biaya Logistik

PERSOALAN logistik nasional menjadi masalah mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah. Upaya itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjuan.

"Hal itu memberikan kepastian pemerataan pembangunan. Selain itu juga memastikan keterlibatan dan kompetisi Indonesia yang lebih maksimal dalam rantai pasok global," tutur Dewan Pembina Pusat Studi Logistik dan Pengembangan Wilayah, Fary Francis, di Kampus ITB, Bandung, Kamis (25/7).

Fary mengungkapkan hal itu dalam Seminar Nasional Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia, yang digelar Pusat Studi Logistik dan Pengembangan Wilayah (Satlogwil) bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Logistik dan Sistem Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung (ITB). Seminar juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga : Shipper dan Honeywell Bermitra Kenalkan Sistem Manajemen Gudang Meson di Indonesia

Lebih jauh, Fary mengajak ITB untuk menemukan upaya-upaya yang bisa menjadi loncatan bagi penurunan biaya logistik. Selain itu, pada saat yang sama menjamin terjadinya pemerataan pembangunan.

Dia melihat Indonesia dapat belajar dari Jepang, Uni Eropa, atau bahkan Filipina yang memiliki karakteristik geografis sama yakni archipelago dengan waktu tempuh pelayaran yang rata-rata di bawah dua hari.

“Transportasi logistik antarpulau ini akan efektif dan efisien jika memaksimalkan penggunaan roro dan ropax. Kita perlu segera melakukan switch ke arah tersebut. Cara ini bisa menekan biaya logistik,” katanya.

Baca juga : Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia Tutup Tahun Gelar Seminar UMKM

Ia menuturkan pengalaman Jepang, Uni Eropa, dan Filipina, sudah membuktikan. Indonesia bisa belajar dari mereka untuk menemukan model terbaik bagi peningkatan kinerja logistik.

Biaya logistik

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Sistem Rantai Pasok ITB Titah Yudhistira mengungkapkan ada hubungan yang sangat erat antara Logistics Performances Index (LPI) dan Global Competitive Index. LPI juga berhubungan erat dengan pendapatan nasional per kapita yakni negara dengan pendapatan per kapita tinggi akan memiliki biaya logistik lebih rendah.

Baca juga : Layanan Jasa Logistik CKL Cargo Penuhi Standar Internasional

“Kesuksesan program-program pembangunan pemerintah ke depan membutuhkan kinerja logistik yang baik. Sebagai contoh, program makan bergizi gratis terkait erat kinerja logistik. Jika tidak ada perbaikan kinerja logistik, akan terjadi fluktuasi harga pangan di berbagai daerah dan ini menyebabkan bengkaknya APBN untuk program pemerintah tersebut,” tambahnya.

Untuk itu, dia mendorong adanya regulasi baru sebagai penyegaran atau revitalisasi semangat cetak biru Sislognas (Perpres 26/2012) guna mencapai tujuan sistem logistik nasional mengingat telah terjadi perubahan dan dinamika selama 12 tahun terakhir.

Pada kesempatan sama, Asdep Peningkatan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan pemerintah sedang terus berupaya agar LPI terus meningkat dan biaya logistik terus menurun.

“Kemenko Perekonomian sedang merancang Raperpres tentang penguatan logistik nasional. Tujuannya menurunkan biaya logistik, menjamin ketersediaan bahan baku, menjamin ketersediaan barang, mendukung daya saing ekspor, serta kemudahan aksesibiltas antarwilayah,” jelasnya.

Dia menambahkan kini fokus kemenko ialah menggunakan pendekatan konstruktif dengan simplifikasi bisnis proses untuk menurunkan biaya logistik.