Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus
Kontroversi Seputar Kemenangan Maduro

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Perkawinan Anak di Garut masih Tinggi

Kristiadi
11/7/2024 19:39
Perkawinan Anak di Garut masih Tinggi
Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin (tengah) menyatakan Garut bermasalah dengan tingginya perkawinan anak.(DOK/DISKOMINFO GARUT)

PEMERINTAH Kabupaten Garut masih menghadapi masalah kemiskinan, anak putus sekolah, perkawinan anak berisiko tinggi, angka perceraian tinggi dan ketidaksiapan anak dalam menjalani pernikahan.

Untuk menuntaskan masalah itu perlu dilakukan upaya edukasi agar anak tidak melakukan perkawinan dini.

Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin mengatakan untuk menyelesaikan masalah diperlukan upaya penguatan pusat pembelajaran keluarga dalam mencegah perkawinan anak. Karena, seorang anak harus matang secara ekonomi, fisik dan mental sebelum menikah.

Baca juga : Kejadian Bencana Alam di Jawa Barat Tahun 2024 Tertinggi di Indonesia

"Permasalah yang ada di wilayah Kabupaten Garut mulai kemiskinan, anak putus sekolah, perkawinan anak memiliki risiko tinggi, hingga angka perceraian karena ketidaksiapan anak dalam menjalani pernikahan. Berbagai upaya harus dilakukan terutama mengedukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan anak," katanya, Kamis (11/7).

Barnas mengatakan, Garut salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah dengan angka perkawinan dini yang tinggi. Untuk itu berbagai upaya harus dilakukan dengan menekankan melalui edukasi pada masyarakat khususnya anak agar tidak melaksanakan pekawinan dini.

"Anak harus matang secara ekonomi, fisik dan mental sebelum menikah, karena ke depannya akan menghadapi gelombang besar setelah pernikahan. Langkah edukasi pada masyarakat merupakan upaya awal dari apa yang harus kita lakukan agar anak-anak tidak melaksanakan perkawinan," ujarnya.

Baca juga : Polres Garut Amankan Terduga Pelaku Kasus Mutilasi

Sementara itu, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menambahkan permasalahan perkawinan anak di Jawa Barat masih tinggi. Meskipun angka dispensasi pernikahan menurun tetapi perkawinan anak masih tinggi.

Perkawinan anak, lanjutnya, bisa menjadi pintu masuk bagi masalah spesifik perempuan dan anak, seperti gangguan kesehatan reproduksi dan peningkatan angka kematian ibu dan bayi.

"Kami tengah menyoroti peningkatan angka perceraian sebagian disebabkan perkawinan anak. Penyebabnya, secara psikis pasangan belum siap. Angka perceraian anak di Jawa Barat naik mencapai rata-rata 90 ribu per tahun," katanya.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved