Sikapi Kondisi Bangsa, Unpad Keluarkan Seruan Padjadjaran

SIVITAS akademika dan alumni Universitas Padjadjaran Bandung mengeluarkan Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan bermartabat, Sabtu (3/2).

"Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat. Karena itu, dari kampus, kami menyerukan protes dan keprihatinan," ujar Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Prof Arief Anshori Yusuf.

Saat dibacakan, Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar dan 1.030 alumni serta sivitas akademika. Petisi Seruan Padjadjaran yang berisi 7 poin seruan itu dibacakan Prof Ganjar Kurnia, mantan Rektor Unpad.

Baca juga : Alumni dan Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Kritik Pemerintah Soal Sikap Demokrasi yang Beradab dan Beretika

Dalam seruan itu, Unpad menyatakan peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Semua itu ditandai mulai dari Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik," ungkap Prof Ganjar.

Yang terkini dipertontonkann ialah nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat Capres-Cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, cawe-bawe Presiden dalam bentuk dukungan sikap serta politisasi bantuan sosial untuk kepentingan meraih dukungan politik.

Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak

Untuk itu, Unpad menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elit politik untuk turut bersama menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat.

Dalam poin seruannya, Unpad meminta presien harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. "Bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan."

Poin lainnya, negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Baca juga : Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Presiden Jokowi Berada di Koridor Demokrasi yang Benar

"Kami juga mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," tandas Prof Ganjar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah menyatakan kesiapan mahasiswa untuk turun ke jalan, memprotes kondisi demokrasi saat ini. "Setelah para guru besar, dosen dan alumni turun gunung, kami mahasiswa siap untuk berjuang, turun ke jalan. Kami akan memperjuangkan keprihatinan rakyat."

Baca juga : Ketua KPU Minta Tren Perkembangan Demokrasi Indonesia Dijaga Lewat Pemilu