Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus
Kontroversi Seputar Kemenangan Maduro

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Bawaslu Bandung Barat Awasi Penyaluran Bansos Beras

Depi Gunawan
01/2/2024 19:44
Bawaslu Bandung Barat Awasi Penyaluran Bansos Beras
Sejumlah ibu rumah tangga antre untuk mendapatkan bantuan beras(MI/DEPI GUNAWAN)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat bakal mengawasi penyaluran seluruh program bantuan sosial (bansos) terutama program pangan beras yang disalurkan kepada masyarakat jelang pencoblosan Pemilu 2024.

Sebagai langkah awal, Bawaslu telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial
(Dinsos) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk meminta
jadwal dan lokasi penyaluran bansos pangan.

"Bansos ada beberapa jenis bantuan. Kita awasi saat penyalurannya. Terutama bansos pangan baik dari Dinsos ataupun Dinas ketahanan Pangan. Kita sudah minta jadwal dan lokasi penyaluran kepada mereka supaya petugas ikut mengawasi," kata Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi, Kamis (1/2).

Baca juga : KPU Pelajari Data Ganda 3 Ribu Pemilih di Johor Bahru

Pengawasan distribusi bansos ini dilakukan menyusul adanya dugaan temuan pelanggaran pemilu berupa penggiringan puluhan ibu-ibu penerima bansos untuk mencoblos salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat di Desa Sindangjaya, Kecamatan Gununghalu, Bandung Barat.

Upaya politisasi bansos itu dilakukan oleh pria berinisial DN, seorang
operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sindangjaya.

Meski begitu, terang dia, proses pengusutan kasus dugaan pelanggaran pemilu ini tak bisa dilanjutkan oleh Bawaslu karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai operator SIKS-NG.

Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu

"Operator SIK-NG tersebut diduga mengampanyekan salah satu caleg kepada warga yang menerima bantuan PKH dan BPNT. Namun, statusnya tidak teregister karena tidak memenuhi syarat formil," terangnya.

Pihaknya menyebut selain mengawasi proses distribusi bansos, Bawaslu juga mendorong para petugas yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk netral.

"Memang potensinya mobilisasi besar. Jadi kita akan awasi secara intensif dan beri pembekalan agar mereka tetap netral," jelas Riza.

Baca juga : Bawaslu Tolak Laporan Data Ganda Pemilih Ganda di New York

Diketahui, pemerintah pusat mengguyur program bansos 2024 sebesar Rp496 triliun. Angka ini naik Rp53,3 triliun dari anggaran bansos 2023 lalu. Anggaran tersebut meliputi berbagai program bantuan sosial mulai
dari program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai (BPNT), hingga
bantuan beras.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved