Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus
Kontroversi Seputar Kemenangan Maduro

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Buruh Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Jawa Barat, Tuntut Upah 2024 Naik 15%

Sugeng Sumariyadi
16/11/2023 18:58
Buruh Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Jawa Barat, Tuntut Upah 2024 Naik 15%
Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate(MI/SUGENG SUMARIYADI)

RATUSAN pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Kamis (16/11).

Mereka menyuarakan penolakan atas UU Ciptakerja dan menolak Peraturan Pemerintah No 51/2023 yang menjadi dasar pengaturan penaikan upah buruh pada 2024.  PP itu merupakan perubahan dari PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Menurut Ketua SPN Jawa Barat Dadan Sudiana, formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024. Sementara itu sejumlah serikat buruh sepakat menuntut kenaikan sebesar 15% pada 2024.

"Jika menggunakan PP No 51/2023 untuk menghitung kenaikan upah, maka hasilnya akan menyengsarakan buruh. Formula perhitungan tersebut sangat tidak adil bagi kaum buruh," tegasnya.

Penyesuaian upah buruh itu, tambah dia, jauh di bawah angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan ini memiskinkan buruh secara struktural dan sistematis.

Dadan menunjuk kenaikan gaji ASN yang sudah diteken pemerintah, sebesar 8%. Jumlah itu sudah seimbang dengan kenaikan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, SPN meminta Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin tidak menggunakan formula penyesuaian upah dengan menggunakan PP No 51/2023. "Kami akan melihat hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat yang tengah melakukan rapat koordinasi. Pada 20 November nanti Pj Gubernur akan mengeluarkan ketetapan Upah Minimun Provins," ungkapnya.

Jika harapan para buruh tidak terpenuhi, lanjut Dadan, aksi unjuk rasa akan terus digelar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Kita sudah terus menerus berjuang. Sudah lewat jalur hukum, jalur lobi dan jalur aksi unjuk rasa," jelas Dadan.

Karena seluruh upaya itu tidak membuahkan hasil, ia mengajak para buruh menggelar aksi mogok nasional. "Sehari saja kita mogok, saya yakin perekonomian negara ini akan lumpuh," tegasnya.

Sebelum menggelar aksi di depan Gedung Sate, ratusan buruh itu melakukan konvoi dengan berjalan kaki dari Jalan Pasteur. Aksi itu membuat kemacetan jalan yang menjalar hingga ke pintu Tol Pasteur.
(SG/Sugeng Sumariyadi)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved