Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus
Kontroversi Seputar Kemenangan Maduro

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Kabupaten Cirebon masih Harus Kerja Keras Turunkan Angka Tengkes

Nurul Hidayah
13/11/2023 18:55
Kabupaten Cirebon masih Harus Kerja Keras Turunkan Angka Tengkes
Petugas medis tengah memeriksa tumbuh kembang anak(MI/AGUNG WIBOWO)

PREVALENSI tengkes di Kabupaten Cirebon masih di atas angka nasional. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkonsentrasi menurunkan angka tengkes.

Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih menjelaskan saat ini
prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon pada 2022 mencapai 16,8%.
"Kami menargetkan penurunan angka tengkes menjadi 11% pada 2023. Pada 2024, targetnya mewujudkan zero stunting," ungkapnya, Senin (13/11).

Untuk itu, lanjut Ayu, percepatan penurunan tengkes harus dilakukan.
"Pemkab Cirebon memerlukan strategi yang komprehensif dalam percepatan
penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas yang sejalan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi sesuai arahan pemerintah pusat."

Namun, dia mengakui, percepatan penurunan tengkes mengalami sejumlah  
hambatan. Di antaranya ada 24,5% anak-anak usia SMP dan SMA yang
tidak mau minum tablet tambah darah (TTD). Padahal pemberian TTD ini
merupakan upaya untuk penanganan stunting dari hulu ke hilir.

"Karena itu butuh kerja keras agar jangan sampai keluarga yang lemah ekonomi berujung pada anak yang stunting," lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)  Kabupaten
Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan pihaknya telah melakukan audit kasus stunting. "Ini merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber daya lainnya."

Melalui kegiatan tersebut pihaknya berupaya untuk menemukan atau
mengetahui resiko-resiko potensial penyebab langsung, baik itu melalui
asupan maupun ada penyakit lainnya. Selain itu juga penyebab tidak langsung pada  calon pengantin, ibu hamil dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei, Eni mengaku optimis Kabupaten Cirebon bisa
zero stunting pada 2024. Ini dikarenakan pada 2021 kasus stunting berada di 26,05%, 2022 turun menjadi 16,08%.

"Mudah-mudahan di 2023 sesuai dengan target menjadi 11%," tandasnya. (SG)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved