Indonesia Inisiasi Pernyataan Bersama Keamanan UNIFIL Didukung 73 Negara

PEMERINTAH Indonesia mengambil langkah diplomasi progresif di kancah internasional dengan menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers. Inisiatif ini merupakan respons tegas atas memburuknya situasi keamanan di Lebanon yang mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Hingga Kamis (9/4) pukul 16.30 waktu New York, tercatat sebanyak 73 negara dan observer PBB telah menyatakan dukungan resmi terhadap pernyataan bersama tersebut. Dukungan luas ini mencerminkan keprihatinan global terhadap eskalasi konflik yang kian membahayakan personel di lapangan.

Kepemimpinan Diplomasi Indonesia

Pernyataan bersama tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi, dalam sesi media stakeout yang digelar bersama antara Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB. Momentum ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara kunci, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Baca juga : 3 Prajurit RI Terluka di Libanon, Indonesia Desak PBB Bertindak Tegas

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah nyata merespons rangkaian serangan terhadap pasukan perdamaian sejak akhir Maret 2026. Insiden tragis tersebut telah menyebabkan tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia gugur dalam tugas.

Desakan Penyelidikan Menyeluruh

Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian. Negara-negara kontributor UNIFIL juga menyerukan penghentian kekerasan segera, de-eskalasi ketegangan, dan mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan.

"Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya," tegas Umar Hadi dalam keterangan resminya.

Pernyataan bersama ini menjadi instrumen tekanan kolektif dari komunitas internasional. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa mandat perdamaian PBB dapat dijalankan tanpa adanya tindakan agresif yang tidak dapat dibenarkan terhadap personel maupun pimpinan misi di kawasan konflik. (Z-1)