Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam konflik segitiga antara Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran mendapat kritik tajam. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menilai langkah tersebut tidak realistis dan justru berpotensi merugikan posisi tawar Indonesia di panggung dunia.
Kritik ini merespons kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak ke Teheran guna memediasi ketegangan, asalkan semua pihak memberikan persetujuan. Namun, menurut Suzie, benturan kepentingan global saat ini terlalu kompleks untuk ditembus oleh diplomasi Indonesia.
Suzie menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi upaya mediasi. Israel, menurutnya, tengah berkejaran dengan waktu di tengah pergeseran opini publik masyarakat Amerika Serikat yang mulai kritis terhadap ideologi Zionisme.
"Sangat tidak rasional karena Israel sedang memburu waktu di saat rakyat Amerika sudah terbuka pemikirannya tentang bahaya Zionisme pada negeri mereka," kata Suzie saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (3/3/2026).
Efektivitas mediasi juga diragukan karena adanya ketimpangan pengaruh di Washington. Suzie menyoroti bagaimana salah satu pihak merasa sangat diuntungkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini yang cenderung mudah dipengaruhi untuk memberikan pembelaan tanpa syarat.
Ia bahkan menyinggung dinamika politik domestik AS, termasuk isu sensitif seperti Epstein file yang ia nilai dapat memengaruhi posisi tokoh politik seperti Donald Trump. Dalam pandangannya, Israel tidak akan menunggu proses mediasi karena fokus pada ambisi superioritas jangka panjang untuk mewujudkan "Israel Raya".
Dalam analisisnya, Suzie membagi struktur kekuatan dunia ke dalam tiga lapisan hierarkis. Ia menempatkan Indonesia pada posisi ketiga, yang berarti memiliki ruang gerak terbatas dalam menentukan arah politik global yang didominasi negara adidaya.
"Kalau Indonesia sekadar berkedudukan dalam kategori ketiga, yang bisa dilakukan hanyalah menjadi kepanjangan tangan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan West Bank," tegasnya.
Jika Indonesia tetap memaksakan peran sebagai mediator tanpa kapasitas kekuatan yang setara, Suzie memperingatkan adanya risiko penurunan martabat nasional. Ia mengibaratkan langkah ini seperti "pungguk merindukan bulan".
Ia juga menyoroti adanya faktor persepsi rasial dalam politik global yang seringkali membuat inisiatif dari negara berkembang dipandang sebelah mata oleh kekuatan besar yang menurutnya saat ini tengah dipengaruhi agenda tertentu di Timur Tengah.
"Adalah absurd negara lemah berpretensi seperti negara yang mampu berinteraksi secara setara. Indonesia seyogyanya tidak memberi presidennya untuk merendahkan martabat negeri dengan secara nyata berfantasi sebagai negara yang unggul," lanjut Suzie.
Daripada mengejar legitimasi internasional melalui mediasi yang dianggap tidak masuk akal, Suzie menyarankan agar pemerintah fokus pada stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya logika perdagangan internasional untuk menjaga perdamaian.
Suzie menutup dengan mengingatkan agar kepemimpinan nasional tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian (prudence) dan tidak terjebak dalam kebijakan yang bersifat erratic atau berubah-ubah di tengah ketidakpastian global. (Fer/I-1)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved