Ikut Langkah Indonesia, Negara Barat Perlu Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

DIREKTUR Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengatakan negara-negara Barat dan sekutu Israel yang telah mengubah pandangan mereka mengenai kedaulatan Palestina perlu mengikuti komitmen dan kesiapan Indonesia untuk ikut mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza.

Seperti diberitakan, negara-negara yang mengakui Palestina bukan hanya semakin bertambah melainkan juga sangat signifikan menyusul keputusan Inggris dan Prancis yang memberikan pengakuan. Alhasil, Palestina kini diakui oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan diakui secara luas oleh negara-negara Barat dan komunitas global.

“Saya kira setelah Indonesia menyampaikan kesediaan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, ada baiknya negara-negara Eropa dan sekutu Israel yang telah mengubah pandangan mereka mengenai kemerdekaan Palestina juga ikut mengirimkan pasukan penjaga perdamaian mereka,” ujar Teguh dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Baca juga : Mahathir Desak Dunia Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza

Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), Prabowo menyatakan jika Dewan Keamanan dan Mejelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia.

Prabowo juga menegaskan Indonesia siap menanggung beban, bukan hanya dengan tenaga manusia, tetapi juga melalui kontribusi finansial demi misi besar PBB.

Terkait upaya mendukung kemerdekaan Palestina itu, Teguh menilai Prabowo telah memperlihatkan dirinya dan Indonesia tidak omon-omon dan menjadikan penderitaan Palestina akibat penindasan Israel sebagai poster politik semata.

Baca juga : Warga Tepi Barat Rayakan Pengakuan Negara Palestina, Dukung Gaza

Menurut dosen Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pidato Prabowo berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin alternatif dunia yang patut diperhitungkan.

Prabowo juga menawarkan pendekatan baru untuk mengakhiri konflik di berbagai tempat di muka bumi dan mengajak pemimpin dunia berkolaborasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

“Pidato Prabowo merupakan salah satu pidato terbaik sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Dan saya kira (itu) akan dikenang untuk waktu yang cukup lama, seperti pidato Bung Karno di PBB pada tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew,” ucap Teguh.

Prabowo menyampaikan pidatonya setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Presiden Prabowo tidak hanya membicarakan tentang persatuan kemanusiaan yang memandang setara semua ras, agama, dan kebangsaan, tetapi juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dunia di era yang penuh ketidakpastian ini. Dengan memaparkan pengalaman Indonesia dari era penjajahan hingga menjadi salah satu pemain kunci di dunia, Presiden Prabowo memastikan bahwa solidaritas internasional merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian hakiki,” kata Teguh.

Teguh juga memuji keberanian Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk mengakhiri doktrin Thucydides.

Thucydides adalah sejarawan Yunani kuno dan penulis sejarah perang Peloponnesia ini memandang hubungan antara bangsa lebih berlandaskan kepada kekuatan daripada kebenaran. Ia mengatakan negara kuat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, sementara negara lemah akan menderita di bawah penindasan negara kuat.

Doktrin tersebut, kata Teguh, begitu berpengaruh dan memberikan semacam pembenaran atas penjajahan dan penindasan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa lain di muka bumi sejak ratusan tahun lalu. (B-3)