Menlu Dorong Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang Adaptif

MENTERI Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957. Hal ini menjadi sebuah komitmen yang diyakininya akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Terlebih sejalan dengan konstitusi Kemenlu dan visi strategis pemerintah.

“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di 8 misi," kata Sugiono dalam pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Selasa (4/2).

"Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita," tambah Sugiono.

Baca juga : Menlu RI dan Menlu India Sepakat Perkuat Kerja Sama Pangan

Dalam sambutan pembukaannya, Sugiono menekankan pentingnya membahas masa depan misi pemeliharaan perdamaian yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan. 

Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB.

Untuk itu, dia menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.

Baca juga : Indonesia Minta Dukungan Denmark untuk Jadi DK PBB

Selain kontribusi pasukan, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait MPP PBB di forum-forum multilateral, salah satunya dengan menjadi salah satu negara perumus Action for Peacekeeping (A4P) yang saat ini menjadi dokumen utama untuk memajukan MPP PBB dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.

Pertemuan Persiapan UNPM 2025 bertajuk “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama 2 hari dengan 5 sesi diskusi panel mengenai tantangan dan peluang masa depan MPP PBB untuk menghadapi tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks. 

Pertemuan itu, juga bertujuan untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman, 13-14 Mei 2025. (Z-6)