DK PBB Kecam Larangan Israel terhadap UNRWA

DEWAN Keamanan PBB pada Selasa (29/10) menyatakan keprihatinan mendalam atas disahkan undang-undang Knesset Israel yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

"Kami berkumpul di sini juga untuk menegaskan kembali peran penting PBB dalam perdamaian, stabilitas, dan bantuan kemanusiaan di kawasan ini," kata Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, dalam sesi Dewan Keamanan tentang Palestina.

Dia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi badan-badan PBB untuk melaksanakan tugas mereka. "Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) harus dapat berbicara tanpa hambatan dengan semua pihak. Setiap upaya sepihak untuk melemahkan mandatnya hanya akan melemahkan multilateralisme secara keseluruhan," ujarnya.

Baca juga : Negara-Negara Gugat Dewan Keamanan PBB

Dia mengingatkan bahwa beberapa resolusi Dewan belum dijalankan dan mengatakan kata-kata saja tidak lagi cukup untuk mencapai solusi konflik. "Sudah saatnya menemukan jalan keluar dari konflik ini," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa keputusan Israel untuk melarang UNRWA tidak sesuai dengan hukum internasional dan mengancam bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil.

Cassis mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum kemanusiaan internasional.

Baca juga : Singapura Minta Penggunaan Veto Dewan Keamanan PBB Dibatasi

Adapun utusan Inggris, Barbara Woodward, juga mengecam keputusan Israel dan menekankan bahwa tidak ada alasan untuk memutus hubungan dengan UNRWA.

Kepala hak asasi manusia PBB menggambarkan pengesahan undang-undang yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) oleh parlemen Israel sebagai hal yang sangat meresahkan. "Kita tidak boleh melupakan nilai Piagam PBB dan lembaga-lembaga yang mendasarinya," kata Volker Turk pada acara X.

"Keputusan ini sangat meresahkan karena berbagai alasan dengan potensi dampak buruk terhadap hak asasi manusia mereka yang bergantung pada bantuan UNRWA," Turk memperingatkan.

Perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, sejalan dengan anggota Dewan lain, mengatakan bahwa keputusan melarang UNRWA bertentangan dengan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan. (Ant/Z-2)