Mahasiswa Lawan Jam Malam di Dhaka

MENINGKATNYA aksi protes mahasiswa selama berminggu-minggu akibat reformasi kuota untuk pekerjaan pemerintah telah berubah menjadi kerusuhan terburuk di Bangladesh yang pernah ada, dengan lebih dari seratus kematian dalam beberapa hari terakhir. 

Pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina telah memberlakukan jam malam nasional dan mengerahkan militer, menyusul bentrokan antara demonstran dan polisi selama protes mahasiswa.

Sebagian besar media berita lokal belum memperbarui edisi daring mereka sejak Kamis malam, setelah pemerintah memutus sebagian besar koneksi internet, telepon, dan pesan singkat. Para pengunjuk rasa yang berdemo di beberapa wilayah Dhaka pada Jumat (19/7), masih mempertahankan posisi mereka bahkan setelah jam malam diumumkan.

Baca juga : Polisi Bangladesh Diberi Perintah Tembak di Tempat

Koresponden DW yang berkantor di Dhaka, Samir Kumar Dey mengatakan para pengunjuk rasa menolak untuk mundur bahkan ketika polisi melepaskan tembakan. 

"Situasi telah mencapai titik di mana para pengunjuk rasa tidak mundur bahkan ketika tembakan dilepaskan. Yang saya perhatikan sejak kemarin adalah bahwa keterlibatan aktivis partai politik lebih terlihat dalam protes mahasiswa," katanya, dilansir dari DW, Minggu (21/7).

Kelompok mahasiswa berdemonstrasi menentang perintah pengadilan tinggi yang diumumkan bulan lalu untuk mengembalikan kuota untuk pekerjaan pemerintah. Sistem kuota telah dihapuskan pada tahun 2018 setelah protes besar-besaran mahasiswa.

Baca juga : Kerusuhan Berlanjut, Bangladesh Berlakukan Jam Malam

Berdasarkan sistem kuota, lebih dari separuh pekerjaan pegawai negeri diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Misalnya, 30% pekerjaan pemerintah diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang pembebasan melawan Pakistan 1971.

"Sebagian besar mahasiswa ingin bekerja di pemerintahan di Bangladesh. Jaminan sosial adalah salah satu alasan di balik ini," kata Lamia Rahman Supti, seorang mahasiswa Universitas Dhaka yang ikut serta dalam protes tersebut.

Ia mengatakan para pengunjuk rasa tidak melihat logika dalam menyediakan pekerjaan pemerintah untuk cucu-cucu orang yang berjuang dalam perang pembebasan lebih dari 50 tahun lalu, yang biasa disebut "pejuang kemerdekaan" di Bangladesh. Kelompok lain, seperti perempuan dan penyandang cacat, diberi persentase yang lebih kecil.

Baca juga : Sekolah dan Universitas di Bangladesh Ditutup Setelah Protes Kuota Pekerjaan Memakan Korban Jiwa

Sekitar 3.000 pekerjaan pemerintah semacam itu terbuka untuk hampir 340.000 lulusan tahun lalu, menurut data pemerintah. Nasiruddin Yousuff Bachchu, pejuang kemerdekaan dan tokoh budaya terkenal yang berbasis di Dhaka, juga berpikir sistem kuota harus direformasi, tetapi ia menentang pengurangan drastis, yang dituntut oleh para pengunjuk rasa reformasi kuota.

"Sistem kuota harus dikurangi menjadi 20% dari 56% saat ini. Kuota 10% yang kita miliki untuk perempuan harus ditingkatkan menjadi 15% karena kita masih perlu melihat lebih banyak perempuan dalam pekerjaan pemerintah. Selain itu, kita perlu mempertahankan kuota untuk kelompok etnis minoritas, penyandang disabilitas fisik, dan masyarakat terpinggirkan," kata Bachchu.

Kerusuhan terbesar

Jurnalis kawakan Harun Ur Rashid Swapan mengatakan ia belum pernah melihat kerusuhan yang begitu luas dan penuh kekerasan selama beberapa dekade. Berdasarkan pengalamannya, tidak ada protes yang dapat dibandingkan dengan skala protes reformasi kuota yang sedang berlangsung yang telah mengakibatkan banyak korban dan serangan terhadap properti pemerintah. Dalam satu kasus, pengunjuk rasa berhasil membebaskan tahanan dari penjara.

Baca juga : PM Bangladesh Singgung Soal HAM dan Demokrasi Ketika Pemerintah AS Bungkam Mahasiswa

"Saya telah menyaksikan pemberontakan massal terhadap Ershad (diktator militer pada 1990-an). Jika mempertimbangkan pola dan aktivitas gerakan saat ini, saya kira itu pemberontakan besar. Kekerasan telah mencapai tingkat yang tinggi," jelas Swapan.

Samir Kumar Dey mengingat dua protes lain yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Pada 2006, ketika Perdana Menteri Hasina saat ini menjadi pemimpin oposisi, partainya mampu menggelar protes antipemerintah yang kuat di Dhaka yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan BNP. Pada 2013, protes kelompok Islam garis keras Hefazat e Islam di pusat kota Dhaka gagal setelah pasukan keamanan membubarkan para pengunjuk rasa.

"Kedua protes itu terjadi di dua wilayah tertentu di Dhaka. Namun, saya belum pernah melihat protes yang luas dan penuh kekerasan seperti yang terjadi saat ini sebelumnya," kata Dey.

Dhaka terhenti

Kedua wartawan itu mengatakan jalanan di ibu kota sebagian besar kosong, kecuali di area tempat berlangsungnya protes. Banyak warga menghindari tampil di jalan-jalan utama saat pasukan keamanan berpatroli di jalan-jalan.

"Orang-orang tidak bisa berkeliaran di luar. Toko-toko sebagian besar tutup. Di beberapa tempat, barang-barang dijual dengan harga lebih tinggi. Saya pergi ke Kawran Bazar, pasar komoditas terbesar di Dhaka, pagi ini. Namun, penjualan tidak berlangsung di sana," kata Swapan.

Ia menunjukkan para buruh harian khususnya sangat menderita, karena mereka telah kehilangan pekerjaan selama berhari-hari akibat protes. Kedua koresponden berpendapat bahwa meskipun banyak orang mendukung tuntutan mahasiswa untuk reformasi kuota dan percaya bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan jauh sebelum berubah menjadi kekerasan, mereka juga melihat adanya perpecahan dalam masyarakat.

"Satu pihak menganggap tidak apa-apa untuk mencoba menggulingkan pemerintah. Namun, pihak lain berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh digulingkan karena masalah seperti itu," lanjut Dey.

Perdana Menteri Hasina seharusnya meninggalkan negara itu untuk lawatan diplomatik yang telah direncanakan, tetapi membatalkan rencananya setelah seminggu terjadi peningkatan kekerasan. Jam malam pemerintah mulai berlaku pada tengah malam hari Jumat, dan kantor perdana menteri meminta militer untuk mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredakan protes.

Swapan mengatakan bahwa beberapa menteri pemerintah telah mencoba bernegosiasi dengan penyelenggara protes untuk menenangkan situasi. "Saya kira gerakan ini tidak lagi terbatas pada reformasi kuota. Gerakan ini juga telah menyebar ke arah lain. Sulit untuk mengatakan apakah jam malam atau tindakan saat ini dapat menenangkan situasi dalam beberapa hari mendatang," jelasnya.

Sementara itu, polisi telah menangkap ribuan pengunjuk rasa, termasuk beberapa koordinator gerakan, dalam beberapa hari terakhir. (Z-3)