Polisi Bangladesh Diberi Perintah Tembak di Tempat

POLISI di Bangladesh telah diberikan perintah "tembak di tempat" dan jam malam nasional telah diberlakukan, seiring berlanjutnya protes yang dipimpin mahasiswa yang mengguncang negara tersebut, meninggalkan lebih dari 100 orang tewas.

Jam malam yang diberlakukan pada tengah malam, mulai Jumat diperkirakan akan berlangsung hingga Minggu pagi saat polisi mencoba mengendalikan situasi keamanan yang dengan cepat memburuk, dengan personel militer berpatroli di jalan-jalan ibu kota.

Jam malam sempat dicabut sebentar pada Sabtu sore untuk memungkinkan orang-orang menjalankan keperluan penting, tetapi sebaliknya, orang-orang diperintahkan untuk tetap berada di rumah dan semua pertemuan serta demonstrasi dilarang. Pemerintah juga telah menerapkan pemadaman komunikasi, dengan semua akses internet dan media sosial diblokir sejak Kamis malam.

Baca juga : Kerusuhan Berlanjut, Bangladesh Berlakukan Jam Malam

Sementara pemerintah tidak merilis statistik resmi mengenai korban jiwa dan cedera, media lokal memperkirakan ribuan orang terluka dan jumlah korban tewas telah mencapai 115.

Dalam kasus ekstrem, polisi diberikan wewenang untuk menembaki mereka yang melanggar jam malam, dikonfirmasi Obaidul Quader, sekretaris jenderal partai penguasa Awami League.

Protes yang menyebar di Bangladesh adalah beberapa yang terburuk yang dialami negara itu dalam lebih dari satu dekade. Protes dimulai awal bulan ini di kampus universitas saat mahasiswa memprotes pengenalan kembali kuota pekerjaan layanan sipil yang mereka anggap diskriminatif dan menguntungkan Awami League, yang dipimpin oleh Sheikh Hasina, perdana menteri.

Baca juga : Sekolah dan Universitas di Bangladesh Ditutup Setelah Protes Kuota Pekerjaan Memakan Korban Jiwa

Minggu ini, protes telah menyebar jauh melampaui area kampus dan berkembang menjadi gerakan yang lebih besar melawan pemerintah Hasina, yang telah berkuasa sejak 2009. Hasina dituduh mengawasi otoritarianisme yang merajalela, kekejaman polisi, dan korupsi, dengan pemilihan kembali yang dilakukan pada Januari dikecam oleh oposisi dan secara luas didokumentasikan sebagai kecurangan. 

Ekonomi negara juga mengalami kemerosotan parah sejak meletusnya Covid, meninggalkan puluhan juta orang menganggur dan menghadapi inflasi yang tinggi.

Shafkat Mahmud, 28, seorang mahasiswa pengunjuk rasa dari Uttara, sebuah kawasan di Dhaka, mengatakan aksi ini bukan lagi sekadar protes mahasiswa, tetapi kerusuhan sipil nasional yang mirip dengan "perang saudara."

Baca juga : PM Bangladesh Singgung Soal HAM dan Demokrasi Ketika Pemerintah AS Bungkam Mahasiswa

Mahmud menuduh setelah pemerintah mematikan internet pada Kamis malam, polisi telah beralih dari peluru karet ke amunisi hidup. Dia menggambarkan bagaimana dia dan para pengunjuk rasa lainnya diserang pada Jumat oleh pendukung pemerintah yang membawa parang dan senjata serta melihat bus-bus yang membawa mayat setelahnya.

“Karena pasukan pemerintah telah menyerang kami dengan kekerasan, keluarga kami telah bergabung dengan kami dalam protes,” katanya. 

“Pertarungan kami awalnya adalah tentang kuota tetapi setelah menyaksikan kekejaman dan kebrutalan polisi dalam menyerang para pengunjuk rasa, sekarang ini tentang perubahan. Kami berbaris agar pemerintah ini mundur.”

Baca juga : Presiden AS Joe Biden Dukung Kebebasan Berekspresi di Kampus-Kampus 

Kelompok mahasiswa pro-pemerintah menyerang para pengunjuk rasa awal pekan ini dan polisi dituduh memicu kekerasan dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan granat kejut kepada para demonstran. Para pengunjuk rasa kemudian menyerbu penyiar negara, membakarnya, dan juga membobol sebuah penjara di Bangladesh tengah pada hari Jumat, membebaskan ratusan tahanan.

Menurut mereka yang berada di lokasi, Jumat adalah hari paling mematikan dalam protes sejauh ini, dengan polisi dituduh menembakkan amunisi hidup ke arah para demonstran dan setidaknya 40 orang diperkirakan tewas dalam kekerasan tersebut.

Perwakilan dari kedua belah pihak bertemu larut malam hari Jumat dalam upaya mencapai resolusi, dengan beberapa pemimpin mahasiswa menuntut reformasi total sistem kuota dan agar universitas dibuka kembali. Menteri Hukum dan Keadilan, Anisul Huq, mengatakan pada larut malam hari Jumat bahwa pemerintah terbuka untuk membahas tuntutan mereka. (The Guardian/Z-3)