Ancaman Mogok Kerja Dokter Korea Terbesar karena Perselisihan Reformasi Medis

KELOMPOK advokasi dokter komunitas terbesar negara mengancam untuk melakukan mogok kerja tanpa batas mulai 27 Juni kecuali pemerintah menerima tuntutannya, termasuk mempertimbangkan kembali peningkatan kuota penerimaan sekolah kedokteran.

Lim Hyun-taek, kepala Asosiasi Medis Korea (KMA), menyampaikan ancaman tersebut dalam rapat umum dengan sekitar 10.000 dokter, Selasa, di mana sebagian dokter komunitas melakukan mogok satu hari sebagai protes terhadap reformasi medis pemerintah.

"Jika tuntutan yang sah dari dokter tidak diterima oleh pemerintah," kata Lim, "dokter-dokter komunitas akan melakukan mogok kerja tanpa batas mulai 27 Juni."

Baca juga : Ribuan Pasien di Korsel Masih Terbengkalai Akibat Mogok Kerja Nasional Dokter

Tuntutan mereka termasuk mempertimbangkan kembali peningkatan kuota sekolah kedokteran dan menarik semua langkah hukuman terhadap dokter magang yang meninggalkan rumah sakit sejak akhir Februari.

Pemerintah dengan tegas menolak tuntutan tersebut.

Pada Selasa, sekitar 14,9% dari 36.059 rumah sakit komunitas, tidak termasuk klinik gigi dan pengobatan oriental, melaporkan kepada pemerintah bahwa mereka mengambil cuti satu hari, menurut kementerian kesehatan.

Baca juga : Korea Selatan Perintahkan Dokter yang Mogok kembali Bekerja

Angka tersebut kurang dari separuh dari jumlah yang sebanding dengan mogok kerja berhari-hari oleh dokter pada 2020 sebagai protes terhadap skema reformasi medis pemerintah.

Sementara itu, Asosiasi Penyakit Serius Korea, kelompok advokasi pasien lokal, mengutuk mogok kerja tersebut, mencatat dokter "telah meninggalkan sumpah Hippokrates," yang merujuk pada sumpah yang diambil pekerja kesehatan.

Sebelumnya pada hari itu, pemerintah memerintahkan dokter komunitas yang bergabung dalam mogok kerja satu hari untuk kembali bekerja, dengan ancaman hukuman hukum jika mereka tidak mematuhi perintah tersebut.

"Jika kekosongan medis menjadi kenyataan, kami berencana untuk melakukan investigasi di tempat dan mengumpulkan bukti untuk meluncurkan tindakan administratif, termasuk menghentikan praktik sesuai dengan hukum medis," kata Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong.

"Kami juga berencana untuk mengambil tindakan tegas terhadap posting media sosial yang menghasut tindakan kolektif ilegal untuk menolak layanan medis di bawah kedok partisipasi sukarela," tambah Cho. (Yonhap/Z-3)