Joe Biden Umumkan Kesepakatan Bantuan US$50 Miliar untuk Ukraina di KTT G7

PRESIDEN Joe Biden mengklaim "demokrasi dapat memberikan hasil" saat ia mengumumkan para pemimpin ekonomi barat G7 akhirnya mencapai kesepakatan yang akan mengerahkan tambahan US$50 miliar bantuan untuk Ukraina, menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan.

Berbicara di KTT G7 di Apulia, Kamis, Biden memuji terobosan tersebut saat ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy. Kedua negara telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral selama 10 tahun, mengakhiri 12 bulan negosiasi yang sulit.

"Kami mengerahkan uang kami untuk bekerja demi Ukraina, dan memberikan pengingat lain kepada Putin bahwa kami tidak akan mundur," kata Biden dalam konferensi pers bersama dengan pemimpin Ukraina tersebut.

Baca juga : Akhirnya, Kongres AS Setujui Bantuan untuk Ukraine yang Lama Ditunda

Biden mengatakan pengaturan sedang dibuat untuk menyediakan lima sistem pertahanan rudal Patriot kepada Ukraina, dengan mengatakan: "Segala yang kami miliki akan diberikan kepada Ukraina sampai kebutuhannya terpenuhi."

Namun, dia menegaskan senjata AS tidak akan digunakan untuk menyerang lebih dalam ke Rusia di luar basis senjata yang digunakan untuk menyerang kota Kharkiv di Ukraina. "Dalam hal senjata jarak jauh ke dalam Rusia, kami tidak mengubah posisi kami," katanya.

Zelenskiy menggambarkan kesepakatan itu sebagai "perjanjian terkuat" yang dicapai sejak kemerdekaan negaranya tahun 1991. "Hari ini adalah hari yang benar-benar bersejarah," katanya.

Baca juga : Mengejutkan, Senat AS Memulai Pekerjaan Bantuan Ukraina Meski Dihadang Oposisi

Pemimpin Ukraina tersebut menggambarkan jaminan keamanan sebagai "perjanjian yang sangat rinci dan mengikat secara hukum" yang berlangsung tidak hanya selama perang tetapi juga setelahnya. Dia mengatakan perjanjian tersebut mencakup kerja sama intelijen dan penguatan industri pertahanan Ukraina.

Zelenskiy mengatakan dia telah mendapatkan janji dari Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Beijing tidak akan menjual senjata kepada Rusia. "Dia memberikan kata-katanya," katanya. Namun, Biden berpendapat bahwa Tiongkok, dengan menyediakan teknologi dan komponen ganda, sebenarnya sedang mempersenjatai Rusia.

Sebelumnya pada hari itu, Biden berusaha untuk menggalang para pemimpin politik barat saat mereka menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kanan populis, dengan mengatakan: "Kita berada pada titik infleksi dalam sejarah yang terjadi setiap lima atau enam, tujuh generasi, dan keputusan yang kita buat sekarang akan menentukan arah masa depan kita.

Baca juga : AS Berikan Paket Bantuan Militer Terakhir untuk Ukraina

"Saya bangga mengumumkan bahwa AS telah memobilisasi lebih dari US$50 miliar dalam investasi di seluruh dunia. Bersama-sama kita menunjukkan bahwa demokrasi dapat memberikan hasil."

Pernyataannya datang saat G7 mencapai kesepakatan sementara untuk menggunakan keuntungan dari aset kedaulatan Rusia yang dibekukan untuk menjamin pinjaman US$50 miliar ke Ukraina yang dirancang untuk membantu mengatasi dampak serangan militer Rusia.

Kesepakatan ini, yang disusun dalam pembicaraan hukum yang kompleks selama tiga bulan terakhir, akan melihat dana khusus beroperasi pada akhir tahun dengan uang yang mengalir melalui berbagai saluran eksternal untuk mendanai anggaran militer dan kebutuhan rekonstruksi.

Baca juga : Zelensky Minta Dukungan Militer AS, Tuding Penundaan Bantuan Penuhi 'Impian' Putin

Sebuah sindikat pinjaman akan dibentuk yang mencakup beberapa pemberi pinjaman yang berbagi risiko, tetapi skema ini tidak akan dijalankan sepenuhnya oleh UE atau AS. Bunga pada pinjaman besar tersebut akan didanai bukan oleh Ukraina tetapi dari keuntungan yang diperoleh dari aset negara Rusia yang dibekukan.

Selain prinsip mobilisasi aset beku, salah satu poin yang masih belum sepenuhnya diselesaikan adalah tanggung jawab akhir dalam hal terjadi gagal bayar. Mereka yang berpendapat bahwa seluruh tranche aset negara Rusia dapat segera dialihkan ke Ukraina sebagai kompensasi atas serangan ilegal Rusia menghadapi resistensi dari IMF, yang memperingatkan dampak preseden semacam itu bisa fatal bagi kepercayaan dalam sistem keuangan.

Tidak diharapkan uang tunai akan diberikan dalam jumlah besar sekaligus, dan bahaya dari perspektif Ukraina adalah negara-negara UE akan merasa mereka dapat menahan bantuan yang direncanakan dengan dasar Ukraina memiliki aliran pendapatan reguler baru.

Namun, pejabat AS mengatakan ada keraguan tentang kapasitas Ukraina untuk menyerap jumlah besar dalam satu tranche, dan tentang dampaknya pada inflasi di Ukraina.

Berbicara sebelumnya, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan: "Proposisi sederhana adalah kita harus menggunakan aset-aset ini. Proposisi yang kompleks adalah bagaimana melakukannya secara spesifik. Saya pikir kita berada di ambang hasil yang baik."

Tujuannya adalah memastikan hasil dari pinjaman mulai mencapai Ukraina jauh sebelum pemilihan presiden AS pada bulan November – dan pada saat itu akan sulit bagi dana tersebut untuk dibatalkan oleh pemerintahan Trump mana pun.

Perjanjian keamanan bilateral antara AS dan Ukraina belum dipublikasikan tetapi merupakan perjanjian bilateral ke-16 yang dicapai Ukraina. Sebagai perintah eksekutif, perjanjian ini dapat dibatalkan oleh pemerintahan Trump, tetapi tujuannya adalah bahwa akumulasi perjanjian ini secara kolektif menambah bentuk jaminan keamanan yang, meskipun bukan pengganti keanggotaan penuh Nato, akan membuat Rusia berpikir lebih keras tentang serangan lebih lanjut pada negara dengan matriks aliansi keamanan barat yang demikian. Ukraina tetap berkomitmen untuk mencari keanggotaan Nato.

Gencatan Senjata

Dalam konflik besar dunia lainnya, para pemimpin G7 sebagian besar menunggu apakah Mesir dan Qatar dapat membujuk Hamas untuk mengurangi usulan amandemen mereka terhadap rencana perdamaian Biden yang diungkapkan tiga minggu lalu. 

Komunike rancangan G7 mengungkapkan keprihatinan mereka tentang operasi darat Israel yang sedang berlangsung di Rafah, tetapi tidak secara eksplisit meminta Israel untuk menghentikan tindakan mereka saat ini atau menetapkan konsekuensi jika mereka tidak melakukannya.

Pernyataan rancangan tersebut berbunyi: “Kami prihatin tentang konsekuensi dari operasi darat yang sedang berlangsung di Rafah terhadap penduduk sipil dan kemungkinan serangan militer besar-besaran yang akan memiliki konsekuensi bencana lebih lanjut terhadap warga sipil. Kami meminta pemerintah Israel untuk menahan diri dari serangan semacam itu, sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum internasional.”

Pernyataan itu juga mendesak “semua pihak harus menahan diri dari tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan pemukiman Israel dan 'legalisasi' pos-pos pemukiman. Kami mengutuk peningkatan kekerasan pemukim ekstremis yang dilakukan terhadap warga Palestina, yang merusak keamanan dan stabilitas di Tepi Barat dan mengancam prospek perdamaian yang langgeng.”

Pernyataan itu juga menegaskan kembali komitmennya terhadap visi solusi dua negara di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam damai dengan perbatasan yang aman dan diakui.

Pernyataan itu juga menyerukan pengakuan Negara Palestina pada waktu yang tepat dan bahwa Gaza dan Tepi Barat harus dikelola bersama oleh Otoritas Palestina. (The Guardian/Z-3)