Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-78 Dennis Francis di sela-sela World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Minggu (19/5). Di antara isu yang dibahas adalah situasi di Palestina, penguatan multilateralisme, dan perubahan iklim.
Retno menyambut baik adopsi resolusi SMU PBB mengenai pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina. Itu membuat Palestina memiliki hak hampir sama dengan negara anggota.
Resolusi ini merupakan langkah penting dalam upaya mendorong hak yang setara bagi Palestina.
Baca juga : Indonesia dan OKI Serukan Penyelamatan UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina
“Resolusi ini saja tidaklah cukup. Upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilakukan,” katanya dalam keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Senin (20/5).
Isu lain yang dibahas adalah penguatan multilateralisme. Retno menegaskan pentingnya peran PBB yang lebih sebagai jangkar multilateraisme dan komitmen Indonesia mendukung multilateralisme.
Dalam kaitan ini, Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan Summit of the Futuredan berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil konkret.
Baca juga : Viral, Menlu Retno Marsudi Walk Out saat Utusan Israel Bicara di Forum Debat DK-PBB
“Termasuk pula dalam mendorong reformasi arsitektur multilateral dan mempercepat pencapaian SDGs,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden SMU PBB Dennis Francis menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Terkait perubahan iklim, Menlu menegaskan komitmen Indonesia untuk berkolaborasi mengatasi kenaikan air laut yang sangat berdampak pada negara-negara kepulauan kecil.
Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung penyelenggaraan High-Level Meeting on the Sea Level Rise pada September mendatang dan berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil konkret. (Z-3)
Perjalanan pertama David Lammy sebagai Menlu Inggris dilakukan ke Jerman, Polandia, dan Swedia, menekankan persepsi administrasi baru.
Menlu Retno Marsudi mengajak negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina dalam pertemuan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Brussel, Belgia.
Menurutnya infrastruktur pendidikan sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia yang menjadi landasan masa depan masyarakat.
Retno Marsudi juga mengingatkan negara-negara Arab untuk menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Israel.
Kemenlu menggelar penganugerahan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA) 2023 untuk mengapresiasi pihak yang berjasa dalam pelindungan WNI di luar negeri
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved