AS Tuding Israel tidak Lindungi Warga Palestina di Rafah

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Israel tidak memiliki rencana yang kredibel untuk melindungi 1,4 juta warga sipil Palestina di Rafah. Dia memperingatkan serangan Israel di wilayah itu akan gagal menumpas pejuang Hamas.

“Israel berada dalam jalur yang berpotensi mewarisi pemberontakan dengan banyaknya pejuang bersenjata Hamas yang tersisa atau jika Israel meninggalkan kekosongan yang diisi oleh kekacauan, diisi oleh anarki dan mungkin diisi ulang oleh Hamas,” kata Blinken di acara Meet the Press NBC, Minggu (12/5).

Menurut dia, pejuang Hamas sudah kembali ke wilayah utara Gaza yang diklaim Israel telah dibersihkan dan serangan terhadap Rafah berisiko menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil tanpa mengakhiri kehadiran Hamas.

Baca juga : Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Gaza Kembali ke Titik Awal

Rencana invasi Israel ke Rafah telah memicu ketegangan terdalam dalam hubungan antara Israel dan sekutu utamanya selama beberapa generasi, AS. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyampaikan keprihatinan Presiden Joe Biden atas serangan besar-besaran Israel di Rafah.

AFP/JOHAN ORDONEZ--Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken

Dia menyampaikan pesan tersebut dalam panggilan telepon dengan rekannya dari Israel, Tzachi Hanegbi, kata sebuah pernyataan Gedung Putih. Sullivan membahas tindakan alternatif untuk memastikan kekalahan Hamas di Gaza.

Baca juga : Keraguan dan Ketidakpastian Nasib Gencatan Senjata di Gaza

Hanegbi menegaskan Israel mempertimbangkan kekhawatiran AS, katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. NBC dan CBS News menyiarkan wawancara dengan Blinken yang didominasi oleh keputusan Biden untuk menghentikan pengiriman bom ke Israel.

AS mengkhawatirkan akan banyaknya korban sipil di Rafah. Laporan Departemen Luar Negeri AS menyebutkan penggunaan senjata yang dipasok AS oleh Israel mungkin telah melanggar hukum internasional.

Laporan tersebut, yang tidak terkait dengan pengiriman bom, tidak menemukan pelanggaran spesifik yang membenarkan penghentian bantuan militer AS. Kekacauan perang menghalangi verifikasi dugaan pelanggaran individu.

Baca juga : Benjamin Netanyahu Dongkol Diprotes Mahasiswa AS terkait Palestina

“Penggunaan infrastruktur dan terowongan sipil oleh Hamas membuatnya sangat sulit untuk ditentukan, terutama di tengah perang, apa yang terjadi dalam kasus tertentu,” kata Blinken membela laporan tersebut yang dikritik beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kelompok hak asasi manusia.

Senator Demokrat Bernie Sanders menolak laporan tersebut, dengan mengatakan pengamat mana pun tahu Israel telah melanggar hukum internasional dan seharusnya tidak menerima satu sen pun dalam bantuan militer AS.

Sebaliknya, Senator Partai Republik Lindsey Graham menyebut penundaan bantuan bom oleh Biden sebagai keputusan terburuk dalam sejarah hubungan AS-Israel. 

Baca juga : Israel Sebut Bantuan Militer AS Sebagai 'Pesan Kuat' Ke Musuh

“Beri Israel bom yang mereka butuhkan untuk mengakhiri perang dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban jiwa,” katanya.

Mempertahankan jeda pasokan 3.500 bom seberat 2 ribu pon dan 500 pon, Blinken mengatakan Israel tidak memiliki rencana yang kredibel untuk melindungi sekitar 1,4 juta warga sipil yang berlindung di Rafah.

Dia mengatakan penghentian pengiriman pasokan tersebut adalah satu-satunya paket senjata AS yang ditahan. Tapi hal itu bisa berubah, katanya, jika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Rafah, yang menurut Israel akan mereka serang untuk membasmi para pejuang Hamas yang sudah mengakar.

“Jika Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Rafah, ada sistem tertentu yang tidak akan kami dukung dan suplai untuk operasi itu,” kata Blinken.

Israel perlu memiliki rencana yang jelas dan kredibel untuk melindungi warga sipil, hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya.

Sebagian besar dari 1,4 juta warga Palestina di Rafah mengungsi dari tempat lain akibat pertempuran dan pemboman Israel yang telah menghancurkan wilayah kantong tepi pantai tersebut.

Israel juga belum mengembangkan rencana pascaperang untuk keamanan, pemerintahan, dan rekonstruksi Gaza, kata Blinken. AS sedang merancang rencana tersebut dengan pemerintah Arab dan negara lain.

“Kami memiliki tujuan yang sama dengan Israel. Kami ingin memastikan bahwa Hamas tidak dapat memerintah Gaza lagi,” katanya.

Dia menambahkan AS telah berdiskusi dengan Israel mengenai cara yang lebih efektif dan tahan lama untuk mendemiliterisasi Gaza dan menemukan para pemimpin Hamas.

Operasi militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 35 ribu warga Palestina, menurut kementerian kesehatan Jalur Gaza yang dikelola Hamas.

Perang tersebut dipicu oleh serangan pimpinan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 orang disandera, menurut penghitungan Israel. Israel mengatakan 620 tentara tewas. (CNA/Z-1)