Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Nicolas Maduro mengumumkan kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mulai beroperasi kembali di Venezuela, setelah dihentikan dan stafnya diperintahkan untuk pergi pada Februari.
Maduro berada di bawah tekanan di dalam dan luar negeri atas catatan hak asasi manusia pemerintah kiri-nya saat ia menindak keras perlawanan sambil mencari masa jabatan ketiga.
Ia terutama mendapat kritik karena mencegah seorang pemimpin oposisi yang sangat populer untuk mencalonkan diri melawan dia dalam pemilihan Juli yang ia janjikan akan bebas dan adil.
Baca juga : Venezuela Menangguhkan Operasional Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan Mengusir Staf
Maduro membuat pengumuman Selasa bersama Karim Khan, kepala Pengadilan Pidana Internasional, yang sedang menyelidiki Venezuela atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Saya telah menerima proposal untuk sekali lagi mengundang kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, untuk berada di negara kita, di Venezuela," kata Maduro, berdiri di samping Khan di istana kepresidenan Caracas.
"Saya setuju. Mari kita atasi perbedaan kita, konflik yang kita miliki," tambahnya.
Baca juga : AS Akan Kembali Memberlakukan Sanksi Minyak terhadap Venezuela
"Saya siap menerima utusan Volker Turk."
Khan memuji langkah tersebut, mengatakan dia bersyukur kepada Maduro atas komitmennya.
Perintah bagi agensi PBB untuk meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam datang pada Februari, dua hari setelah otoritas menahan aktivis terkemuka Rocio San Miguel, yang memicu protes internasional.
Agensi tersebut telah menyatakan "kekhawatiran mendalam" pada X, yang sebelumnya bernama Twitter, atas penahanan aktivis hak asasi manusia dan menyerukan pembebasan segera. (AFP/Z-3)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
Protes meletus di beberapa kota Venezuela setelah Nicolás Maduro secara resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden oleh otoritas pemilihan negara.
Pemerintah AS mengumumkan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap industri minyak Venezuela, setelah pemerintahan Maduro melanjutkan represi terhadap lawan-lawannya.
Kesatuan oposisi Venezuela terancam runtuh menjelang pemilihan presiden, Juli, setelah terpaksa mengabaikan kandidat populer mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved