Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mendukung rancangan undang-undang (RUU) tentang Mengakhiri Hidup dengan Bantuan Medis. Pemerintahnya mengajukan bakal regulasi itu ke parlemen pada Mei.
Negara tetangga Prancis, Swiss, Belgia dan Belanda terlebih dulu menerapkan regulasi. Namun Prancis sempat menolaknya karena tekanan dari Gereja Katolik.
Undang-undang Claeys-Leonetti tentang akhir hidup, yang diadopsi pada 2016, mengizinkan pemberian obat penenang mendalam tetapi hanya untuk orang-orang yang prognosisnya terancam dalam jangka pendek.
Baca juga : Parlemen Prancis Mentahkan RUU Imigrasi Macron
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Liberation, Macron mengatakan dia tidak ingin menyebut RUU tersebut sebagai euthanasia atau bunuh diri yang dibantu, namun lebih suka dinamai membantu untuk mati.
“Sebenarnya hal ini tidak menciptakan hak atau kebebasan baru. Namun hal ini menelusuri jalan yang belum ada hingga saat ini dan membuka kemungkinan untuk meminta bantuan ketika meninggal dalam kondisi tertentu yang ketat,” katanya.
Macron mengatakan persyaratan tersebut harus dipenuhi dan tim medis akan menilai dan memastikan kriteria keputusan tersebut tepat. Regulasi ini jika disahkan parlemen Prancis hanya berlaku bagi orang dewasa yang mampu mengambil keputusan dan memiliki prognosis kehidupan yang terancam dalam jangka menengah seperti kanker stadium akhir.
Baca juga : Di Sela KTT di Prancis, Puan Maharani Bertemu dengan Emmanuel Macron
"Anggota keluarga juga dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut," kata Macron.
RUU ini disusun berdasarkan hasil kerja sekelompok 184 warga negara Perancis yang dipilih secara acak dan memperdebatkan masalah ini. Sebanyak 76% dari mereka mengizinkan bantuan mati bagi yang menginginkannya.
Keputusan untuk membahas RUU ini muncul setelah UU hak aborsi diabadikan dalam konstitusi Prancis awal bulan ini. Macron telah berupaya untuk memperkuat citranya sebagai seorang reformis sosial hanya tiga bulan sebelum pemilihan parlemen Eropa, Juni. Partainya tertinggal lebih dari 10 poin di belakang Rassemblement National yang berhaluan sayap kanan dalam jajak pendapat. (France24/Z-3)
Prabowo Subianto menyaksikan langsung parade atlet atau defile defile Kontingen RI saat upacara pembukaan Olimpiade Paris di sepanjang Sungai Seine, Paris, Jumat malam (26/7)
Sebelumnya, terjadi penolakan kehadiran Israel yang dilayangkan oleh beberapa anggota parlemen Prancis sayap kiri dan Komite Olimpiade Palestina yang ingin agar ada pemboikotan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima pengunduran diri PM Gabriel Attal, tetapi meminta Attal tetap menjabat sebagai penjabat sementara hingga kabinet baru dibentuk.
PM Prancis Gabriel Attal akan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron setelah koalisi partainya, Ensemble, gagal memperoleh mayoritas di putaran kedua Pemilu Parlemen.
Rencana pesta kemenangan National Rally di paviliun hutan Bois de Vincennes Paris berubah menjadi kekecewaan.
Partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen memimpin dalam putaran pertama pemilihan parlemen Prancis, memenangkan 34% suara.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved