Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy, seorang politikus Partai Republik menyerukan pembukaan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Alasannya Biden diduga telah melakukan korupsi.
"Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden," kata McCarthy kepada wartawan di Gedung Capitol di Washington.
McCarthy mengatakan penyelidikan Komite Pengawas DPR telah menemukan budaya korupsi di sekitar keluarga Joe Biden, ketika Partai Republik menyelidiki urusan bisnis putranya, Hunter Biden, sebelum presiden menjabat di 2021.
Baca juga: Ukraina Segera Miliki Rudal Jarak Jauh Dipersenjatai Bom Cluster AS
"Ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi, dan ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh DPR," ucap McCarthy.
Pemimpin Partai Republik itu mendapat tekanan dari sayap kanan partainya selama berbulan-bulan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Biden, presiden berusia 80 tahun yang mencalonkan diri kembali untuk pemilu AS 2024.
Baca juga: Biden Undang Jokowi Datang ke AS
Beberapa anggota Partai Republik dari sayap kanan bahkan mengancam akan memecat McCarthy dari jabatannya sebagai ketua jika ia tidak bergerak cukup cepat dalam penyelidikan semacam itu.
Gedung Putih dan anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam upaya pembukaan penyelidikan pemakzulan, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang bermotif politik.
"Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki presiden selama 9 bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya kesalahan," kata juru bicara Gedung Putih Ian Sams.
"Penyelidikan pemakzulan tidak sah yang diluncurkan Partai Republik Extreme MAGA sangat disesalkan, ceroboh dan tercela. Ini adalah perjalanan balas dendam politik yang tidak memiliki dasar faktual atau konstitusional," kata pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.
"Demokrat akan membela kebenaran dan melawan ekstremis sayap kanan di setiap kesempatan," sambungnya. (France24/Z-3)
Matt Gaetz dari Partai Republik mendorong pencopotan ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy.
Bantuan untuk Ukraina dari AS menjadi tidak pasti setelah kongres menghapus pendanaan.
Joe Biden menyambut baik kesepakatan menghindari penutupan pemerintah, namun Biden meminta kongres menyetujui bantuan kepada Ukraina.
DPR AS menyetujui penangguhan plafon utang hingga awal 2025, lima hari sebelum batas waktu AS kehabisan uang.
Kesepakatan solusi utang yang dicapai Presiden AS Joe Biden dan Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy ditentang.
Cawapres pasangan nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan bahwa potensi kisruh Pemilu 2024 dapat diatasi melalui pendekatan politik, terutama dengan menggunakan hak angket di DPR RI.
PENDIRI lembaga analisis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan seminggu sebelum dan sesudah pemilu, masyarakat masih terus membicarakan tentang kecurangan pemilu.
RATUSAN tokoh dari berbagai elemen melalui sikapnya mendesak DPR segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
As'ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan keluarga
PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved