DPR AS Tangguhkan Plafon Utang hingga 2025

DEWAN Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penangguhan plafon utang hingga awal 2025. Keputusan itu disepakati Rabu (1/6), lima hari sebelum pemerintah AS kehabisan uang untuk membayar berbagai kewajiban finansialnya.

RUU yang berarti penghematan anggaran belanja itu disahkan 314 berbanding 117 suara DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik memberikan. Bakal regulasi ini pun akan dikirim ke Senat dan selanjutnya ke meja Presiden Joe Biden untuk ditandatangani sebelum batas waktu pembayaran utang, Senin (5/6).

“Malam ini, kita semua membuat sejarah karena ini adalah pemotongan dan penghematan terbesar yang pernah diloloskan oleh Kongres ini. Dan, ini bukan semata-mata fakta bahwa kita telah memberikan suara. (Penghematan) ini akan memakan waktu lama,” kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy.

Baca juga: AS Dituduh Gunakan Iphone untuk Mata-matai Rusia

RUU tersebut menangguhkan plafon utang atau menghapus sementara batas pinjaman pemerintah federal hingga 1 Januari 2025. Periode itu memberikan Biden dan Kongres untuk mengesampingkan kebijakan yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024.

Termasuk pula membatasi sebagian pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, menarik kembali dana covid-19 yang tidak terpakai dan memperluas persyaratan untuk program bantuan pangan.

Baca juga: Biden Tersandung, Lalu Menghunjam Tanah

Kantor Anggaran Kongres non-partisan mengatakan RUU itu akan menghasilkan penghematan US$1,5 triliun selama satu dekade. Itu di bawah penghematan US$4,8 triliun yang ditargetkan oleh Partai Republik dalam RUU yang mereka lewati DPR pada April, dan juga di bawah batas defisit US$3 triliun.

Menanggapi lolosnya RUU tersebut di DPR, Presiden Joe Biden mengatakan, “Sekarang, kita akan berurusan dengan plafon utang. Saya pikir semuanya berjalan sesuai rencana.”

Anggota kongres sayap kanan dari Partai Republik telah mengkritik kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Biden dan McCarthy. Karena kesepakatan itu dianggap tidak cukup memotong pengeluaran pemerintah.

Sementara sebagian anggota kongres progresif dari Partai Demokrat mengatakan RUU itu terlalu banyak memangkas anggaran. RUU yang telah disetujui oleh kongres itu termasuk memberlakukan batas pinjaman yang ada hingga Januari 2025 dan kesepakatan anggaran dua tahun yang membuat pengeluaran federal tetap sama pada 2024 dan menaikkannya sebesar 1% pada 2025.

RUU tersebut tidak menaikkan pajak, dan juga tidak akan menghentikan terus meningkatnya utang nasional, mungkin sebesar US$3 triliun lagi atau lebih selama satu setengah tahun ke depan. (VoA/Z-3)