Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN perdana menteri (PM) Pakistan Imran Khan telah dilarang berpolitik selama lima tahun. Ketentuan itu berdasarkan vonis hakim dalam kasus korupsi yang menjerat Khan.
Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) pun telah menjalankan putusan tersebut dengan mendiskualifikasi Khan pada Selasa (8/8). "Imran Ahmad Khan Niazi didiskualifikasi untuk jangka waktu lima tahun," katanya.
Di bawah hukum Pakistan, seorang terpidana tidak dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik mana pun selama periode yang ditentukan oleh ECP. "Kami tahu ini tak terelakkan," kata asisten Khan Zulfikar Bukhari.
Baca juga: Imran Khan Ditahan di Sel Sempit dan Kotor
Ia mengatakan partainya akan melawan vonis ini di pengadilan tinggi. "Kami sangat yakin itu akan terbalik," katanya.
Khan, yang membantah melakukan kesalahan, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada Sabtu (5/8), karena menguasai aset yang dia terima dari negara asing selama menjadi PM dari 2018 hingga 2022.
Baca juga: Imran Khan Tetep Semangat di Dalam Penjara
Dia ditangkap di rumahnya di Lahore dan dibawa ke penjara dekat Islamabad. Tim hukum Khan telah mengajukan banding untuk mengesampingkan putusan bersalah, yang akan diambil oleh Pengadilan Tinggi Islamabad, kata pengacaranya Naeem Panjutha.
Terdapat petisi yang menggambarkan vonis itu diambil tanpa otoritas yang sah, tercemar dengan bias dan Khan, 70, belum diperiksa secara memadai.
Dikatakan pengadilan telah menolak daftar saksi untuk pembela sehari sebelum mencapai putusannya. Sikap ini sebagai parodi keadilan, dan tamparan di hadapan proses hukum dan pengadilan yang adil.
Pengadilan telah mempercepat persidangan setelah Khan menolak hadir. Reaksi terhadap pemenjaraan Khan sejauh ini sangat berbeda dengan luapan kemarahan yang mengikuti penangkapan pertamanya, bahkan di media sosial hanya setengah dari postingan Facebook yang menyebutkan nama Khan.
“Tanggapan diam atas penangkapannya adalah karena tindakan keras terhadap petinggi PTI setelah penangkapan pertama,” kata kolumnis Usama Khilji.
Penangkapan terhadap para penting PTI termasuk Khan, ditambah dengan undang-undang kejam yang disahkan dengan tergesa-gesa oleh oleh pemerintah koalisi, kata dia, memiliki efek mengerikan pada warga Pakistan. (Aljazeera/Z-3)
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kebrutalan yang nyata, tetapi masyarakat internasional bungkam.
SEJUMLAH tokoh serta lembaga di Iran dan dunia internasional mengecam pembunuhan Kepala Biro Politik gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
PM Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin, dijadwalkan akan berpartisipasi dalam pemakaman Presiden Iran, Ebrahim Raisi.
Sebanyak 17 peziarah agama tewas dan 41 lainnya terluka dalam kecelakaan truk di Pakistan saat melakukan perjalanan menuju tempat ziarah di provinsi Balochistan.
V-Dem_Democracy-Report_2024 menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Beberapa indikator disajikan sebagai alasan semisal menyempitnya kebebasan berekspresi.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah pihaknya telah mematok hasil Pemilu 2024 sejak awal. Menurutnya, pemilu digelar secara langsung, sehingga tidak mungkin
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di sejumlah lokasi anjungan lepas pantai karena pekerja harus mengemban tugas memastikan produksi migas tetap berjalan.
UGM telah menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi mahasiswa perantau di Yogyakarta untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
"Yang paling paham adalah orang terdekat dan dipercaya. Membawa pendamping sendiri dibolehkan. Nanti (pendamping itu) membuat pernyataan tidak membocorkan,"
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal meminimalisir warga negara yang memenuhi syarat pemilih tapi tak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved