Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengunkapkan kebebasan pers tengah diserang di setiap penjuru dunia. Mereka menargetkan jurnalis dan penyebaran diinformasi.
"Semua kebebasan kita tergantung pada kebebasan pers. Pers sebagai pondasi demokrasi dan keadilan, darah kehidupan hak asasi manusia," ujar Guterres dalam pesan video.
"Tetapi di setiap sudut dunia, kebebasan pers sedang diserang."
Baca juga: Tiongkok Perketat Larangan Keluar Aktivis HAM dan Keluarganya
Sekjen PBB itu tidak menyebut nama jurnalis yang dipenjara atau menyalahkan negara. Namun sejumlah pembicara lain dalam konferensi yang dilangsungkan di Markas PBB di New York itu menyoriti kays reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich yang ditahan Rusia atas tuduhan spionase.
"Perjuangan untuk kebebasan pers, perjuangan untuk membebaskan Evan adalah perjuangan untuk kebebasan semua orang," ujar penerbit Wall Steet Journal Almar Latour.
Baca juga: Jurnalis Al Jazeera Dibebaskan usai 4 Tahun Ditahan di Mesir
Ancaman kekebasan pers juga mengancam nyawa mereka yang berjibaku dalam profesi ini. "Saya datang dari Iran, dimana menjadi jurnalis adalah kejahatan... (dan) dapat membuatmu dipenjara, dibunuh, atau disiksa," ujar Masih Alinejad, jurnalis Iran-Amerika yang tinggal dipengasingan.
Berdasarkan data Reporters Without Borders, sebanyak 55 jurnalis dan empet pekerja media tewas saat menjalani tugas sepanjang 2022.
"Kebenaran terancam disinformasi dan ucapan kebencian, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, antara sains dan konspirasi," kata guterres.
"Jurnalis secara rutin dilecehkan, diintimidasi, ditahan, dan dipenjara."
Senada, pimpinan UNESCO Audrey Azoulay mengatakan era digital mengubah lanscap informasin. Menjadikan jurnalisme profesional, bebas, independen lebih diperlukan dibandingkan masa lalu. Azoulay juga mengungkapkan pelecehan dan intimidasi terhadap jurnalis tidak bisa diterima.
"Kami menemukan diri kami di persinganan. Jalan kita saat ini menjauhkan kita dari debat publik yang terindormasi. Jalan menuju polarisasi yang besar.
Penerbit New York Times AG Sulzberger mengatakan banyak hal yang menancam jurnalis dan kebebasan informasi. "Internet juga melepaskan longsoran misinfomrasi, propaganda, pakar, dan clickbait yang membajiri ekosistem informasi. Kondisi itu mempercepat penurunan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengatakan penyensoran menjadi posisi default banyak pemerintah dalam hal mengontrol pengetahuan masyarakat mereka, katanya. (AFP/Z-3)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Puluhan wartawan di Bali sepakat menolak revisi UU Penyiaran dengan aksi unjuk rasa, Selasa (28/5).
Laangan penayangan jurnalisme investigasi secara tegas harus ditolak karena membatasi kerja jurnalistik
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyuarakan pentingnya Revisi UU Penyiaran dalam menghadapi tantangan jurnalisme digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi.
RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved