Hubungan Saudi dan Suriah Kian Mesra

PRESIDEN Suriah Bashar al-Assad bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Selasa (18/4), di Damaskus. Pertemuan itu merupakan bentuk hubungan bilateral paling dekat untuk setelah terputus hampir selama satu dekade.

Pangeran Faisal mendarat di Damaskus seminggu setelah pejabat tinggi Suriah mengunjungi Arab Saudi. Ini merupakan kunjungan pertama pejabat Saudi ke ibu kota Suriah sejak dimulainya perang saudara pada 2011.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan kunjungan tersebut menunjukkan keinginan menemukan solusi politik untuk konflik Suriah. Selain akan mempertahankan identitas Arab negara itu dan mengembalikannya ke lingkungan Arabnya.

Baca juga: Gencatan Senjata Tak Pernah Berlaku di Sudan

Al-Assad telah diisolasi secara politik di jazirah sejak konflik dimulai. Tetapi kesibukan aktivitas diplomatik telah berlangsung dalam seminggu terakhir, karena hubungan regional bergeser menyusul keputusan Arab Saudi dan sekutu Damaskus Iran untuk melanjutkan hubungan.

Perjalanan itu dilakukan kurang dari seminggu setelah Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengunjungi Arab Saudi, juga dalam kunjungan pertama sejak konflik dimulai. Pekan lalu, para diplomat dari sembilan negara Arab bertemu di kota Jeddah, Saudi, membahas mengakhiri masa panjang Suriah di belantara diplomatik dan kemungkinan kembali ke Liga Arab yang beranggotakan 22 negara, setelah Damaskus ditangguhkan pada 2011.

Baca juga: Seorang WNI di Sudan Terkena Peluru Nyasar

Para diplomat menekankan pentingnya memiliki peran kepemimpinan Arab dalam upaya untuk mengakhiri krisis di Suriah. Tetapi laporan media menunjukkan beberapa negara di jazirah Arab masih bertahan menentang kembalinya Suriah ke Liga Arab.

Arab Saudi memutuskan hubungan dengan pemerintah al-Assad pada 2012. Riyadh secara terbuka memperjuangkan penggulingan al-Assad dan  mendukung pemberontak Suriah pada tahap awal perang.

Beberapa negara Arab lainnya juga memutuskan hubungan dengan Suriah karena beberapa kekuatan bertaruh pada kematian al-Assad. Uni Emirat Arab, yang menjalin kembali hubungan pada akhir 2018, telah memimpin tugas untuk mengintegrasikan kembali Damaskus ke dalam Liga Arab.

Gempa bumi 6 Februari yang mendatangkan kehancuran di Turki dan Suriah memicu perbaikan hubungan negara-negara Arab ke pemerintah al-Assad. Bulan berikutnya, pemulihan hubungan yang mengejutkan antara Riyadh dan Teheran diumumkan.

Al-Assad telah mengunjungi Oman dan Uni Emirat Arab sejak gempa tersebut. Pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah bulan ini mengunjungi Aljazair dan Tunisia setelah melakukan perjalanan ke Arab Saudi dan Mesir dalam dorongan diplomatik.

Suriah akan membuka kembali misi diplomatiknya di Tunisia dan menunjuk seorang duta besar di sana. Itu mengikuti langkah serupa yang diumumkan oleh Tunisia.

Pangeran Faisal mengatakan pada Februari bahwa konsensus sedang dibangun di dunia Arab bahwa pendekatan baru ke Suriah yang membutuhkan negosiasi dengan Damaskus. Itu diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Riyadh mengirim bantuan ke bagian Suriah yang dikuasai pemberontak dan yang dikuasai pemerintah, tetapi upaya itu tidak melibatkan kontak langsung dengan pemerintah Assad. Pada Maret, media pemerintah Saudi mengatakan bahwa Riyadh dan Damaskus sedang dalam pembicaraan untuk melanjutkan layanan konsuler.

Negara yang menjadi lawan politik Iran dan Arab Saudi telah mendukung pihak lawan di beberapa zona konflik regional termasuk Yaman, dan juga bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Libanon, Suriah dan Irak. Selama perjalanan ke Moskow bulan lalu, al-Assad mengatakan “Suriah bukan lagi tempat konflik Saudi-Iran”.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari setengah juta orang, sementara sekitar setengah dari populasi sebelum perang di negara itu terpaksa meninggalkan rumah mereka. Al-Assad berharap normalisasi dengan negara-negara Teluk yang kaya dapat memberikan bantuan ekonomi dan uang untuk rekonstruksi.

Karena pendanaan internasional yang lebih luas tetap sulit dipahami tanpa penyelesaian politik yang didukung PBB untuk konflik tersebut. Analis mengatakan sanksi terhadap Suriah kemungkinan akan terus menghalangi investasi. (Aljazeera/Z-3)