Demi Dukungan Publik, Macron Siap Ubah Batas Pensiun

PEMERINTAHAN Presiden Emmanuel Macron menawarkan rencana baru dalam program reformasi pensiun Prancis yang menuai polemik di tengah masyarakatnya. Dia berusaha mencari dukungan untuk melawan rivalnya menjelang debat parlemen.

Pekerja yang mulai bekerja antara usia 20 dan 21 akan dapat pensiun pada usia 63 tahun. Perdana Menteri Elisabeth Borne mengatakan batas usia kerja pada usia 64 tahun untuk pekerja yang memiliki serikat pekerja.

"Kami mendengar aspirasi anggota parlemen dari partai Republik konservatif, yang suaranya diperlukan untuk menjadi mayoritas untuk reformasi," kata Borne.

Pemimpin Partai Republik Eric Ciotti menjelaskan bahwa perubahan itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari anggota parlemennya. Meski terpilih kembali menjadi presiden tahun lalu, Macron juga kehilangan mayoritas kekuatan di parlemen dan terpaksa melakukan kompromi atau menerobos undang-undang menggunakan cara konstitusional yang tidak populer.

Namun dia tetap berpegang pada reformasi pensiun yang tidak disukai publik yakni dari 62 menjadi 64 tahun. Kebijakan itu menuai protes dari ribuan orang.

Baca juga: ASEAN Jadi Daya Tarik Banyak Negara Lain

Banyak pekerja melakukan pemogokan dalam dua hari aksi massa sejauh ini untuk menolak perpanjangan masa usia pensiun itu. Aksi serupa yang lebih besar direncanakan kembali digelar pada 7 dan 11 Februari.

Sementara itu, oposisi sayap kiri di parlemen telah mengajukan ribuan amendemen untuk menghalangi perdebatan tentang undang-undang tersebut. Borne juga mengakui tuntutan dari Partai Republik dan sekutu Gerakan Demokratis Macron untuk meninjau reformasi 2027, yang bertujuan untuk membuat sistem pensiun keluar dari defisit pada 2030.

Dia mengatakan pemerintah akan menekan perusahaan untuk mengakhiri praktik melepaskan karyawan yang lebih tua, yang membuat banyak orang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di tahun-tahun terakhir sebelum usia pensiun.

"Terlalu sering, perusahaan berhenti melatih dan merekrut orang tua. Ini mengejutkan bagi para karyawan dan merupakan kerugian untuk menghilangkan keterampilan mereka," katanya.

Rencana pemerintah akan memaksa perusahaan untuk secara teratur menerbitkan rincian tentang berapa banyak pekerja tua yang mereka pekerjakan, dengan Menteri Tenaga Kerja Olivier Dussopt menerbitkan sanksi keuangan bagi perusahaan yang gagal melakukannya. (AFP/OL-16)