Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya masih tidak menganggap Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah. dan akan mempertahankan sanksi setelah oposisi yang masih baru membubarkan pemerintahan sementaranya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan bahwa aset pemerintah Venezuela di Amerika Serikat, terutama perusahaan minyak negara, akan tetap secara hukum berada di bawah otoritas Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, yang dipilih pada 2015 tetapi telah dilemahkan oleh pemerintah sayap kiri Maduro.
"Pendekatan kami terhadap Nicolas Maduro tidak berubah. Dia bukan pemimpin sah Venezuela," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan.
"Kami terus mengakui satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di Venezuela hari ini, dan itu adalah Majelis Nasional 2015," kata Price.
Price mengatakan bahwa sanksi yang ada tetap berlaku dan bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Majelis Nasional mengenai apakah individu, kelompok, atau komite baru akan mengawasi aset pemerintah.
Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, menetapkan tujuan untuk menggulingkan Maduro pada 2019 setelah pemilu yang secara luas dianggap curang dan ketika krisis ekonomi mendatangkan malapetaka dengan kekurangan kebutuhan pokok.
Lebih dari tujuh juta orang Venezuela telah melarikan diri dari negara mereka, sebagian besar ke negara tetangga tetapi dengan jumlah yang terus bertambah melakukan perjalanan berbahaya ke Amerika Serikat.
Bergabung dengan sebagian besar negara Barat dan Amerika Latin pada saat itu, Amerika Serikat empat tahun lalu mengakui Juan Guaido dari Majelis Nasional sebagai presiden sementara.
Administrasi Trump menempatkan Guaido sebagai pemerintah yang mengendalikan Citgo, kilang AS yang merupakan bagian dari perusahaan minyak milik negara PDVSA. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Turki Kutuk Aksi Provokatif Menteri Israel di Al Aqsa
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan mengirim delegasi ke Roma untuk perundingan gencatan senajata dalam upaya mengakhiri perang Israel dengan Hamas
PRESIDEN AS Joe Biden menekankan perlu menutup kesenjangan yang tersisa, menuntaskan gencatan senjata, dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza saat bertemu Benjamin Netanyahu.
Joe Biden dan Benjamin Netanyahu bertemu di Gedung Putih untuk mengatasi "kesenjangan" dalam upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza.
BERBICARA di sidang gabungan Kongres AS untuk keempat kali dalam kariernya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil sebagai negarawan yang dihormati oleh sekutu dan disambut baik.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara kepada stafnya di Rose Garden Gedung Putih setelah berpidato di Oval Office pada Rabu (24/7) malam.
Presiden Joe Biden menjelaskan keputusan mundurnya dari pencalonan pemilihan ulang, menyoroti pencapaian-pencapaiannya selama masa kepresidenannya.
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Staf khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah diketahui Ia ikut bertemu Presiden Israel
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved