Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator atau Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Kepala Bantuan Kemanusian PBB Marthin Griffiths, Senin (19/9) pagi waktu setempat. Pertemuan bilateral itu digelar di billateral booth di Markas PBB, Kota New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari sejumlah agenda dari delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77.
Dalam pertemuan itu, Retno dan Griffiths membahas sejumlah hal terkait isu global, diantaranya dampak lanjutan krisis konflik Rusia dan Ukraina, terutama terkait distribusi pupuk dan pangan, Presidensi Indonesia dalam G-20 dan KTT G-20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang, hingga isu krisis kemanusiaan di kawasan di Myanmar dan Afghanistan.
"Sejauh ini sudah ada 3 pertemuan, pertama dengan Sekjen PBB kemarin, kemudian tadi pagi Griffiths dan baru saja dengan Menlu Belanda. Dengan sekjen PBB intinya kita membahas mengenai beberapa isu termasuk isu mengenai Ukraina, tetapi lebih dari sisi pangannya," jelas Menlu Retno usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda Woepke Hoekstra di Markas PBB, Senin (19/9) pagi.
Baca juga: Zelensky Janji Lanjutkan Perjuangan Rebut Kembali Wilayah dari Rusia
Dalam pertemuan dengan Griffith tersebut, Menlu Retno menekankan soal ekspor pangan dari Ukraina dan gandum serta pupuk dari Rusia, terutama saat perang antara Rusia dan Ukraina pecah.
Menlu menyebut jika terjadi hambatan distribusi pupuk, pangan akibat perang antardua negara tersebut, maka yang paling terdampak adalah negara berkembang, termasuk Indonesia. Menlu menekanan ekspor pangan dari Ukraina, dan gandum serta pupuk dari Rusia.
"Kita tahu kalau hambatan pangan ini masih ada, maka yang paling terdampak adalah negara berkembang dan kebetulan Bapak Presiden menjadi salah satu champion dari grup yang dibentuk sekjen PBB yaitu Global Crisis Response Group yang khusus membahas dampak pangan energi dan keuangan dari terjadinya perang," tambah Menlu.
Sebelumnya, pada Minggu (18/9) sore waktu setempat, Menlu Retno juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal, mulai dari konflik Myanmar, Presidensi Indonesia di G-20, hingga peningkatan koordinasi PBB dengan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.
Selain bertemu dengan Guterres dan Griffiths, Menlu Retno juga diagendakan akan bertemu dengan sejumlah pejabat negara lainnya dalam pertemuan bilateral seperti dengan Belanda, dan negara ASEAN lainnya.
Pertemuan trilateral hingga multilateral juga dijadwalkan akan dihadiri Menlu Retno sepanjang pekan pertemuan tinggkat tinggi di Sidang Majelis Umum PBB hingga 26 September 2022 mendatang.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ini Menlu Retni juga akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Joko Widodo di Markas PBB di Kota New York, Amerika Serikat. (OL-1)
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Presiden RI Joko Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden PEA.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved