Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Negara-negara Uni Eropa (UE) terbelah mengenai rencana penerapan sanksi baru untuk Rusia. Sebanyak 27 anggota blok tersebut masih belum mencapai konsensus ide yang melarang kunjungan turis dari Negeri Beruang Merah.
"Sambil memahami keprihatinan beberapa negara anggota dalam konteks ini, kita tidak boleh meremehkan kekuatan transformatif dari pengalaman hidup dalam sistem demokrasi secara langsung, terutama untuk generasi mendatang," ungkap pernyataan bersama Prancis dan Jerman.
Sikap kedua negara tersebut bertentangan dengan anggota UE lain yang menyetujui pembatasan visa untuk warga negara Rusia. Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan para menteri luar negeri UE di Praha pada Rabu (30/8).
"Kebijakan visa kami harus mencerminkan hal itu dan terus memungkinkan kontak orang-ke-orang di UE dengan warga negara Rusia yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia," lanjut keterangan tersebut.
Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri sebelumnya menganggap banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan rezim Presiden Vladimir Putin. Menurut dia, "semua keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu, untuk menjauh dari kepemimpinan dan kediktatoran mereka di Rusia," paparnya.
Proposal larangan visa untuk warga Rusia diinisiasi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia beralasan banyak warga Rusia yang diam dengan aksi pemerintah negara itu menyerang Ukraina sehingga perlu ada tekanan semacam itu.
Sementara Finlandia, negara yang berbagi perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia, telah mengumumkan pembatasan visa untuk warga Rusia. Mulai 1 September, negara itu hanya akan memberikan 500 visa per hari bagi warga Rusia.
Direktur Jenderal untuk Layanan Konsuler di Kementerian Luar Negeri Finlandia Jussi Tanner mengatakan bahwa maksimal 20% dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk visa turis. Ini artinya tidak lebih dari 100 visa turis akan tersedia per hari.
Pembatasan ini didukung Perdana Menteri (PM) Finlandia, Sanna Marin. Alasannya perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia adalah hak istimewa dan bukan hak dasar.
Estonia juga melarang kunjungan warga Rusia. Republik Ceko dan Latvia juga telah mendukung rancangan yang akan digodok semua anggota UE tersebut. (Reuters/OL-12)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham meluncurkan layanan golden visa bagi WNA. Jenis visa itu ditujukan kepada WNA yang memiliki tujuan produktif di sektor investasi selama tinggal di Indonesia.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau jemaah yang menggunakan visa nonhaji agar tidak memaksakan diri dan segera kembali ke Indonesia.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi.
PEMERINTAH Arab Saudi tengah memperketat pemeriksaan terhadap jemaah, khususnya untuk mengidentifikasi jemaah yang menggunakan visa non haji. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Jemaah pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved