Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengidentifikasi 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang, yang mengalami dampak krisis pangan, energi dan keuangan akibat konflik Rusia-Ukraina.
Dari keterangan resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Sabtu (25/6), disebutkan bahwa PBB tengah mengelola dana sebesar US$21 juta, atau sekitar Rp311 miliar lebih untuk pembiayaan ke depan.
Setidaknya, 70 negara yang telah mengajukan proposal bantuan, dengan 69 negara di antaranya telah disetujui senilai US$17 juta.
"Saat ini krisis global masih mendominasi berita utama di seluruh dunia, yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina," ujar Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed.
Baca juga: Bangkrut, Sri Lanka Izinkan Wanita Muda Bekerja di Luar Negeri
Pihaknya menggarisbawahi bahwa sulit untuk menemukan solusi efektif, khususnya krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan terintegrasi. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy and Finance, hadir dalam pertemuan Steering Committee Meeting secara virtual.
Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, yang membahas implementasi dari Rekomendasi dari Brief No. 2 GCRG. Di antaranya, upaya untuk stabilisasi pasar global, mengatasi ketidakpastian harga komoditas.
PBB telah memobilisasi country team dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO untuk memimpin proposal pendanaan, yang didukung oleh United Nations Development Programe (UNDP), UNICEF dan 22 Lembaga lainnya.
Baca juga: Akademisi UGM: Tanda-Tanda Ancaman Krisis Pangan Kian Nyata
“Kami telah mengajukan proposal kepada G20 Finance Minister untuk mendukung IMF terkait program Food Import Financing Facility (FIFF),” jelas Dirjen FAO Dong You.
Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce, menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh negara G7.
Muhammad Al Jasser, Presiden IsDB (Islamic Development Bank), menyampaikan bahwa OPEC Fund telah menyelenggarakan pertemuan di Vienna dengan institusi regional, termasuk Arab Coordination Group. Mereka berkomitmen atas paket proyek US$10 miliar sebagai bantuan.(OL-11)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
KOLABORASI semua sektor, khususnya lembaga pendanaan maupun perbankan nasional, mampu mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan dua skema pendanaan riset dan inovasi baru. Keduanya yaitu skema pusat kolaborasi riset BRIN dan joint call BRIN-Koneksi.
BANK Indonesia (BI) menetapkan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit
Arahan terbaru pemerintah tentang iuran Tapera (tabungan perumahan rakyat) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 mengundang reaksi dari berbagai pemangku kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved