Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIONGKOK dan Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi baru yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) untuk menekan pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut).
Resolusi dari AS untuk Korut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
"Seharusnya tidak menggantikan penekanan sepihak pada penerapan sanksi saja. Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun.
Dia memperingatkan bahwa sanksi akan memiliki konsekuensi kemanusiaan bagi Korut, yang baru-baru ini mengumumkan diterjang pandemi covid-19.
Baca juga: Korut Luncurkan 3 Rudal Balistik, Biden Berang
Sanksi tambahan "tidak hanya tidak akan membantu memecahkan masalah tetapi akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi," katanya.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh AS mengabaikan seruan Korut untuk menghentikan “aktivitas permusuhan dan terlibat dalam dialog.
"Tampaknya rekan-rekan Amerika dan Barat kita menderita hal yang sama dengan blok penulis. Mereka tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis selain memperkenalkan sanksi baru,” katanya.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korut tanpa prasyarat.
Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korut, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.
Saat menawarkan pembicaraan, AS mengatakan bahwa Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan rudal jarak jauh.
Resolusi yang dirancang AS berisi sanksi pembatasan minyak impor secara legal oleh Korut setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel (525.000 menjadi 393.750 ton).
Jika resolusi ini disetujui akan memangkas impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel. (France24/Cah/OL-09)
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Setelah DK PBB mendukung proposal gencatan senjata yang didukung AS di Gaza, fokus beralih ke kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di bawah tekanan internasional.
Israel menyatakan akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dan tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dianggap tidak bermakna dengan Hamas.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved