Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIONGKOK dan Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi baru yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) untuk menekan pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut).
Resolusi dari AS untuk Korut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
"Seharusnya tidak menggantikan penekanan sepihak pada penerapan sanksi saja. Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun.
Dia memperingatkan bahwa sanksi akan memiliki konsekuensi kemanusiaan bagi Korut, yang baru-baru ini mengumumkan diterjang pandemi covid-19.
Baca juga: Korut Luncurkan 3 Rudal Balistik, Biden Berang
Sanksi tambahan "tidak hanya tidak akan membantu memecahkan masalah tetapi akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi," katanya.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh AS mengabaikan seruan Korut untuk menghentikan “aktivitas permusuhan dan terlibat dalam dialog.
"Tampaknya rekan-rekan Amerika dan Barat kita menderita hal yang sama dengan blok penulis. Mereka tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis selain memperkenalkan sanksi baru,” katanya.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korut tanpa prasyarat.
Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korut, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.
Saat menawarkan pembicaraan, AS mengatakan bahwa Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan rudal jarak jauh.
Resolusi yang dirancang AS berisi sanksi pembatasan minyak impor secara legal oleh Korut setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel (525.000 menjadi 393.750 ton).
Jika resolusi ini disetujui akan memangkas impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel. (France24/Cah/OL-09)
Israel dinilai melanggar Pasal 13 terkait perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, serta Pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasis dalam Aturan Disiplin FIFA (FDC).
Satpol PP DKI Jakarta menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap tempat usaha hiburan yang melanggar aturan operasional selama Ramadan 1447 H.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved