PBB Sebut Tentara Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

MILITER Myanmar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, banyak yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal itu disampaikan PBB dalam laporan hak asasi manusia komprehensif pertamanya sejak kudeta tahun lalu.

Pada Selasa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menunjukkan pengabaian yang mencolok terhadap kehidupan manusia, menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk dan dengan sengaja menargetkan warga sipil.

Dikatakannya dalam sebuah pernyataan di laporan itu, banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa atau digunakan sebagai tameng manusia.

"Luasnya dan skala pelanggaran hukum internasional yang mengerikan yang diderita oleh rakyat Myanmar menuntut tanggapan internasional yang tegas dan terpadu," kata Bachelet.

Baca juga: Tiongkok Enggan Ditarik dalam Konflik Rusia-Ukraina

Militer telah mengatakan bahwa mereka memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka membantah telah terjadi kekejaman dan menyalahkan "teroris" karena menyebabkan kerusuhan.

Militer telah gagal mengonsolidasikan kekuasaan setelah penggulingannya atas pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 memicu reaksi serupa yang tidak terlihat dalam beberapa dekade.

Negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi luas terhadap militer dan bisnisnya setelah protes anti-kudeta ditekan secara mematikan oleh pasukan.

Ribuan orang ditangkap dan banyak yang diadili, termasuk Aung San Suu Kyi, yang sejak itu telah dihukum karena kejahatan yang mencakup penghasutan.

Laporan PBB mengatakan itu didasarkan pada wawancara dengan banyak korban pelecehan, serta saksi, yang keterangannya dikuatkan dengan citra satelit, file multimedia yang diverifikasi dan informasi sumber terbuka.

Tentara telah menghadapi perlawanan berkelanjutan di pedesaan dari milisi yang bersekutu dengan pemerintah yang digulingkan.

Laporan PBB mengatakan pasukan telah melakukan pembunuhan massal di wilayah Sagaing, dengan beberapa korban ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat.

Di Negara Bagian Kayah, katanya, mayat perempuan dan anak-anak yang terbakar ditemukan, beberapa dalam posisi menunjukkan mereka mencoba melarikan diri dan dibakar hidup-hidup.

Laporan tersebut menemukan para tahanan disiksa selama interogasi, termasuk digantung dari langit-langit, disetrum, disuntik obat-obatan dan beberapa mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

"Kami benar-benar dapat mengidentifikasi pola selama setahun terakhir, yang menunjukkan bahwa ini adalah serangan sistematis yang terencana, terkoordinasi; bahwa ada indikasi yang jelas bahwa itu akan menjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan di Jenewa.

Laporan itu mengatakan bahwa setidaknya 1.600 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan afiliasi mereka, sementara lebih dari 12.500 orang telah ditahan.

Setidaknya 440.000 orang lainnya telah mengungsi dan 14 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Catatan hak asasi manusia Myanmar telah menjadi sorotan bahkan sebelum kudeta 2021. (Al Jazeera/Nur/OL-09)