Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI sela-sela KTT G20 di Roma, Italia, Minggu (31/10), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Dalam kesempatan tersebut, kepala negara menyampaikan tiga isu yang menjadi perhatian utama Indonesia.
Yang pertama adalah terkait upaya penanganan perubahan iklim. Jokowi berpandangan, untuk mengatasi masalah itu, semua negara di dunia harus bisa bekerja sama dan tidak saling menyalahkan. Negara-negara maju yang telah selangkah di depan, sambungnya, diharapkan mampu merangkul negara-negara berkembang untuk melakukan transisi ekonomi dan energi.
"Teknologi dan investasi menjadi kunci. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kerja sama, termasuk dengan negara-negara maju," ujar Jokowi.
Indonesia sendiri sejauh ini telah konsisten menjalankan komitmen untuk menjaga lingkungan. Konsistensi tersebut dituangkan dalam banyak kebijakan yang telah memberikan hasil baik di Tanah Air.
Beberapa contohnya adalah kebakaran hutan yang turun hingga 82% dibandingkan tahun sebelumya. Kemudian, menyusutnya angka deforestasi secara signifikan bahkan menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga telah melakukan rehabilitasi tiga juta hektare lahan kritis pada 2010-2019 dan memperbaiki hutan mangrove yang akan mencapai 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan.
Selain isu lingkungan, Jokowi juga menyinggung isu kesehatan, termasuk rencana dunia membahas 'Pandemic Treaty'. Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap diskriminasi terhadap beberapa jenis vaksin yang dilakukan Uni Eropa.
Selanjutnya, Presiden juga menyuarakan perihal perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Ia berharal pakta perdagangan itu dapat segera diselesaikan. Terlebih, perundingan terkait hal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun.
"Saya sangat berharap perundingan Indonesia-EU CEPA dapat kita selesaikan. Perundingan ini sudah memakan lebih dari lima tahun. Dengan karakter produk yang saling melengkapi, saya yakin CEPA ini akan membawa manfaat besar bagi kita," papar Jokowi. (OL-15)
Belanja militer global pada 2025 mencatatkan rekor baru sebesar US$2,89 triliun atau setara Rp49,79 kuadriliun. Lonjakan sebesar 2,9% ini didorong oleh ketidakpastian keamanan global
Dalam wawancara dengan penyiar publik RTVE, Albares menyebut kondisi di Libanon mencerminkan pola yang mengkhawatirkan.
Komisi Eropa juga merekomendasikan pemberian subsidi transportasi umum dan pengurangan PPN pada pompa kalor, boiler, dan panel surya, katanya.
Setelah pertemuan tersebut, Rutte kemudian menyampaikan kepada para mitra di Eropa bahwa Washington menuntut "komitmen konkret" dalam beberapa hari ke depan.
Uni Eropa, Jerman, dan Inggris kompak tolak permintaan AS kirim pasukan ke Selat Hormuz. Fokus pada diplomasi demi cegah lonjakan harga minyak global. Simak!
Israel melakukan genosida di Gaza dan melancarkan serangan di Libanon dan negara-negara lain.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved