Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dirinya akan mempersiapkan pembelaannya terhadap penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas perang narkoba yang mematikan, setelah sebelumnya bersikeras dia tidak akan bekerja sama.
Hakim ICC pada September 2021 mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkotika Duterte, yang diperkirakan kelompok hak asasi manusia telah menewaskan puluhan ribu orang, dengan mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
"Saya akan mempersiapkan pembelaan saya di ICC," kata Duterte dalam pidato yang direkam sebelumnya yang dirilis Senin (4/10), dalam komentar publik pertamanya tentang penyelidikan tersebut.
"Tetap berpegang pada fakta karena ada catatannya. Saya tidak mengancam Anda - jangan menipu saya dengan bukti," kata Duterte dalam pidatonya, yang datang dua hari setelah dia menyatakan akan pensiun dari politik.
Duterte telah berulang kali menyerang satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia dan bersikeras bahwa pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi di Filipina.
Penghasut otoriter itu menarik Manila keluar dari ICC setelah meluncurkan penyelidikan awal, tetapi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu mengatakan bahwa pengadilan itu memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.
Duterte telah berulang kali mengatakan tidak ada kampanye resmi untuk membunuh pecandu dan pengedar secara ilegal, tetapi pidatonya mencakup hasutan untuk melakukan kekerasan dan dia sebelumnya mengatakan kepada polisi untuk membunuh tersangka narkoba jika nyawa mereka dalam bahaya.
Tiga polisi Filipina pada tahun 2018 dijatuhi hukuman beberapa dekade penjara karena membunuh seorang remaja selama penyisiran anti-narkotika, hukuman pertama dan satu-satunya sejauh ini terhadap petugas yang melakukan perang Duterte terhadap narkoba.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan, pada Minggu, tinjauan terhadap 52 operasi anti-narkoba yang dilakukan oleh polisi telah mengidentifikasi sekitar 154 petugas untuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Kasus-kasus itu, Guevarra, akan diselidiki lebih lanjut dan tuntutan pidana diajukan jika ada bukti. (AFP/Nur/OL-09)
Polresta Denpasar membebaskan 26 WNA yang disekap di sebuah guest house di Kuta, Bali, untuk dijadikan operator scam internasional.
Sebanyak 85 negara alami kenaikan harga BBM akibat konflik Timur Tengah 2026. Filipina tertinggi dengan 54,2 persen, sementara Indonesia terjaga di angka 2,8 persen.
Pemerintah Filipina tengah menunggu tanggapan dari Amerika Serikat terkait permintaan untuk meningkatkan impor minyak dari Rusia.
PEMERINTAH Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional menyusul ancaman serius terhadap pasokan bahan bakar domestik.
PEMERINTAH Filipina resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja sepekan bagi pegawai pemerintah mulai Senin mendatang guna menekan dampak ekonomi akibat perang AS-Israel Vs Iran.
Satu orang meninggal dan empat lainnya terluka, termasuk dua WNA, setelah sebuah helikopter jatuh di Provinsi Rizal, Filipina. Otoritas masih menyelidiki penyebabnya.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian, membeberkan sejumlah hambatan krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan di lingkungan pendidikan kepolisian, khususnya Akpol.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved